Lintasoheo.com | Kendari – Sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar unjuk rasa di depan kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kendari, Selasa, 2 Juli 2024.
Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap keputusan DPP dan DPW PPP Sultra yang mengusung Aksan Jaya Putra (AJP) dari Partai Golkar dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kendari.
Massa dari tiga sayap partai tersebut, yakni Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), Angkatan Muda Kabah (AMK), dan Gerakan Pemuda Kabah (GPK) merasa kecewa terhadap PPP, yang tidak memberikan dukungan kepada Abdul Razak, seorang kader internal PPP yang dinilai memiliki kapabilitas dan loyalitas tinggi.
Ketua II AMK Sultra, Roslina Afi mengatakan bahwa keputusan DPC PPP tidak sejalan dengan aspirasi akar rumput. Dirinya mengingatkan bahwa PPP kedepan hanya akan menjadi penonton dalam 5 tahun kedepan saat dari kader dari partai lain yang menjadi pemimpin
“Kami merasa dikhianati dengan keputusan ini, Abdul Razak sudah banyak berkontribusi untuk partai dan masyarakat Kota Kendari, namun mengapa PPP lebih memilih Aksan Jaya Putra dari partai lain,” katanya.
Para demonstran menuntut agar DPC PPP segera mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan mengusung Abdul Razak sebagai calon Walikota Kendari. Bahkan mereka juga meminta transparansi dalam proses pengambilan keputusan partai.
Menanggapi aksi ini, Ketua DPC PPP Kendari, Hasbudi menyatakan sesuai aturan organisasi, DPC telah merekomendasikan empat nama, adapun nama-nama yang direkomendasikan adalah Abdul Razak, Afdhal, AJP dan dr. Sukirman.
“Kita harapkan tetap kader, kalau bisa kader. Artinya ada kader kita mau bertarung, kita lepas tapi partai lain yang usungkan tidak etis. Saya tidak menolak apa yang dikeluarkan oleh DPP tapi kita sangat mengharapakan yang direkomendasikan itu kader,” harapnya.
Terlebih, dalam pengambilan keputusan, Hasbudi mengaku tidak terlibat dengan keputusan DPW yang di pimpin Andi Sumangerukka.
“Terkait pengambilan keputusan, kami DPC tidak terlalu banyak dilibatkan, yang terlibat itu DPW. Seharusnya dikonsultasikan dengan DPC tapi ini tidak ada,” jelasnya.
Hasbudi mengatakan Abdul Razak merupakan kader PPP yang memliki peluang besar untuk memimpin Kota Kendari, namun kenyataan, akibat berbagai persoalan yang timbul di DPW PPP Sultra, sehingga kader-kader yang potensial harus dikorbankan.
Hasbudi menyampaikan dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi bersama para pimpinan DPC untuk menyikapi permasalahan yang terjadi di DPW PPP Sultra.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Muhammad Kasim menjelaskan keluarnya putusan mengenai pengusungan AJP sebagai Bacalon Walikota Kendari tidak melalui rapat bersama pengurus harian DPW.
Kasim menuturkan bahwa dalam peraturan organisasi, ketika DPC telah mengeluarkan rekomendasi, maka DPW akan melakukan rapat bersama pengurus harian dan memanggil DPC untuk dimintai klarifikasi terkait rekomendasinya, dari hasil rapat DPW itulah yang akan menjadi bahan rekomendasi ke DPP
“Ini sebaliknya dia tidak melakukan rapat, dan dia utus langsung ke DPP, keluar nama yang kita tidak sangka, bukan kader. Saya tidak tau apakah dia tidak tau aturan, atau yang kedua dia punya misi tertentu yang tidak bisa diterjemahkan,“ jelasnya.
Kasim menegaskan bahwa kedepan dirinya akan mendesak DPW PPP Sultra untuk melakukan rapat harian guna mengklarifikasi penyebab dan alasan dikeluarkan rekomendasi bagi kader dari anggota partai lain.
“Kita akan mendesak DPW untuk melakukan rapat harian guna mengklarifikasi penyebab dan alasan dikeluarkan rekomendasi,” pungkasnya.
