Lintas Oheo.com

Lintasoheo.com | Konut — Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera menghentikan total operasional pabrik Asphalt Mixing Plant (AMP) milik PT Mawar Enam Sembilan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Industri pengolahan aspal tersebut diduga kuat melakukan manipulasi data perizinan secara sengaja demi menghindari kewajiban izin lingkungan.

“PT Mawar Enam Sembilan diduga sengaja memanipulasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) dengan mendaftarkan usahanya sebagai skala Risiko Rendah. Tujuannya agar Nomor Induk Berusaha (NIB) mereka bisa terbit secara instan dari sistem tanpa verifikasi lapangan,” ungkap perwakilan tim investigasi JPKPN dalam rilis resminya, Sabtu (19/9/2026).

Manipulasi kode KBLI dan skala usaha ini dinilai sebagai langkah culas perusahaan untuk menghindari kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup esensial yang membutuhkan waktu dan biaya besar. Padahal, berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan UU No. 32 Tahun 2009, industri AMP wajib berkategori Risiko Menengah Tinggi atau Risiko Tinggi yang mengharuskan adanya AMDAL atau UKL-UPL.

Annas menilai mulusnya operasional pabrik aspal ini memicu dugaan adanya pembiaran dari instansi teknis daerah dan aparat penegak hukum setempat.

Mengingat adanya indikasi tindak pidana murni dan ancaman kerusakan lingkungan yang nyata, Annas melayangkan tuntutan formal kepada empat pihak terkait:
PT Mawar Enam Sembilan: Wajib menghentikan seluruh aktivitas produksi pengolahan aspal di lokasi AMP saat ini juga dan melakukan pemulihan lingkungan di sekitar area terdampak.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konawe Utara: Didorong segera turun ke lapangan melakukan audit lingkungan, menerbitkan rekomendasi pembekuan aktivitas, dan menolak keras segala bentuk pemutihan izin yang cacat hukum.

DPMPTSP Konawe Utara: Didesak berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk mencabut NIB perusahaan karena memuat keterangan palsu, serta menggandeng Satpol PP untuk melakukan penyegelan pabrik.
Polres Konawe Utara: Diminta segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT Mawar Enam Sembilan atas dugaan manipulasi data otentik sistem elektronik negara dan pelanggaran pidana lingkungan hidup karena beroperasi tanpa dokumen lingkungan yang sah.

Operasional pabrik aspal tersebut menuai gelombang protes dan keluhan keras dari masyarakat yang tinggal di permukiman sekitar. Warga mengaku sangat terganggu dan merasa tidak nyaman akibat kepulan polusi asap udara yang mencemari lingkungan serta suara bising dari mesin-mesin pabrik yang beroperasi. Selain polusi asap dan kebisingan mesin, pembuangan limbah beracun B3 yang tidak terstandardisasi turut menambah daftar dampak buruk bagi masyarakat.

Annas menilai mulusnya operasional pabrik yang meresahkan warga ini memicu dugaan adanya pembiaran dari instansi teknis daerah dan aparat penegak hukum setempat.

​Polres Konawe Utara: Diminta segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT Mawar Enam Sembilan atas dugaan manipulasi data otentik sistem elektronik negara dan pelanggaran pidana lingkungan hidup karena beroperasi tanpa dokumen lingkungan yang sah.

Lintasoheo.com | Konut — Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap kelestarian lingkungan pesisir dan ekosistem bawah laut, PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) berkolaborasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar aksi transplantasi terumbu karang di kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Lasolo, Pulau Labengki, Jumat (18/9/2026).

Dalam aksi pemulihan ekosistem tersebut, sebanyak 450 bibit terumbu karang jenis Acropora sp. berhasil ditanam pada titik koordinat X: 442570 Y: 9615552. Pemilihan karang jenis bercabang ini didasarkan pada laju pertumbuhannya yang relatif cepat, sehingga dinilai sangat efektif untuk mempercepat pemulihan habitat biota laut yang mengalami kerusakan.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Seksi KSDA Wilayah II BKSDA Sultra, Prihanto, S.P., M.Si., beserta jajaran. Sementara itu, pihak PT Bumi Sentosa Jaya diwakili oleh Mining Manager PT BSJ, Rahmad Darmadi, serta Humas PT BSJ, Joko Sulistyo.

Kepala Seksi KSDA Wilayah II BKSDA Sultra, Prihanto, S.P., M.Si., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah konkret PT BSJ dalam mendukung konservasi kawasan TWAL Teluk Lasolo.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan manajemen PT BSJ, Rahmad Darmadi, menegaskan bahwa aksi transplantasi ini merupakan bagian integral dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

“PT Bumi Sentosa Jaya berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada operasional, tetapi juga berkontribusi aktif dan berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional kami,” ungkap Rahmad.

Melalui kegiatan transplantasi ini, diharapkan ekosistem terumbu karang di kawasan TWAL Teluk Lasolo dapat kembali pulih dan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan biota laut serta keindahan alam Pulau Labengki sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Sulawesi Tenggara.

Lintasoheo.com | Kendari – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem kembali menegaskan kepercayaannya kepada Musrin, L. untuk memimpin organisasi sayap kepemudaan partai Nasdem ke Tiga Periode. Musrin secara resmi ditunjuk Memimpin Ketua DPD Garda Pemuda Nasdem Kabupaten Konawe Utara untuk masa bakti periode 2026–2030.

Penyerahan Surat Keputusan (SK) penetapan tersebut berlangsung secara resmi di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Penyerahan SK ini menjadi simbol legimitas dan awal dari kelanjutan kepemimpinan Musrin di barisan pemuda Nasdem Konawe Utara.

Kepercayaan berulang dari jajaran pengurus pusat dan daerah ini merupakan bukti nyata atas dedikasi, rekam jejak, serta loyalitas Musrin dalam membina organisasi dan merangkul potensi generasi muda di wilayah Konawe Utara.

Penyerahan SK Resmi: Diterima langsung oleh Musrin, L. di Kantor Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tanda dimulainya kerja-kerja organisasi untuk periode 2026–2030.

Konsolidasi Hingga Akar Rumput: Memperkuat struktur kepengurusan Garda Pemuda Nasdem dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ke tingkat desa/kelurahan di seluruh Konawe Utara.

Pemberdayaan Pemuda Daerah: Menjadikan Garda Pemuda Nasdem sebagai wadah aspirasi, kepemimpinan, dan pembinaan potensi pemuda lokal di bidang sosial, ekonomi, serta politik.

Penguatan Basis Partai: Memperkokoh barisan pemuda sebagai garda terdepan dalam mengawal kebijakan serta agenda politik strategis Partai Nasdem.

Usai menerima SK di Kantor Nasdem Sultra, Musrin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas amanah yang kembali diperayakan kepadanya oleh jajaran DPP dan DPW Partai Nasdem. Ia menegaskan kesiapannya untuk bergerak cepat merapatkan barisan pemuda di Konawe Utara.

“Amanah yang diserahkan di Kantor Nasdem Provinsi Sultra hari ini adalah tanggung jawab besar yang siap kami jalankan dengan penuh komitmen. Garda Pemuda Nasdem Konawe Utara siap menjadi wadah pemersatu, memperjuangkan aspirasi generasi muda, serta menjadi motor penggerak perubahan yang positif bagi masyarakat Konawe Utara,” ujar Musrin.

Dengan kepemimpinan periode 2026–2030 ini, Garda Pemuda Nasdem Konawe Utara optimistis dapat melahirkan kader-kader muda yang solid, kritis, dan siap berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

​Lintasoheo.com | Konut – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Konawe Utara (Konut) kembali menorehkan prestasi dalam berantas peredaran gelap narkotika. Seorang pria berinisial RAS (36), warga Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, berhasil diamankan bersama puluhan paket siap edar diduga jenis sabu dengan total berat bruto 18,02 gram.

​Kapolres Konawe Utara melalui Kasat Resnarkoba Iptu Hasdinar, S.H., mengungkapkan bahwa penangkapan ini bermula dari kecurigaan warga di Desa Lambo Bajo, Kecamatan Wawolesea, pada Kamis (2/7/2026) siang.

​Awalnya, pelaku RAS diamankan oleh warga setempat setelah diduga hendak menyusup ke salah satu rumah warga tanpa izin. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke Mapolsek Lasolo untuk pemeriksaan awal.

​Mendapat informasi tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Konut langsung bergerak melakukan interogasi mendalam. Kepada petugas, pelaku akhirnya bernyanyi dan mengaku telah membuang sejumlah barang bukti di beberapa lokasi sebelum dirinya dikepung warga.

​”Berdasarkan pengakuan tersangka, anggota langsung melakukan penyisiran di lapangan. Hasilnya, petugas menemukan satu bungkus rokok Scorpion berisi dua sachet sabu, serta 56 sachet paket sabu lainnya yang sengaja disembunyikan di belakang sebuah aula,” ujar Iptu Hasdinar.

​Dari hasil penggeledahan total di tempat kejadian perkara (TKP), polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti (BB) berupa:

• ​58 sachet plastik bening berisi kristal bening diduga sabu (berat bruto 18,02 gram)
• ​56 sachet plastik kosong dan 56 potongan pipet (alat pengemas paket kecil)
• ​1 set alat hisap sabu (bong)
• ​1 unit telepon genggam merek Oppo warna biru muda
• ​1 bungkus rokok merek Scorpion

​Terancam Hukuman Berat

​Saat ini, pelaku beserta seluruh barang bukti telah diboyong ke Mapolres Konawe Utara untuk proses penyidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut.

​Atas perbuatannya, RAS dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara yang berat.

​Polres Konawe Utara menegaskan tidak akan memberi ruang bagi para pelaku peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tetap proaktif dan tidak ragu melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.

Lintasoheo.com | Konut – Ketua JPKPN Kabupaten Konawe Utara(Konut). Annas,S.Sos Menyoroti Kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Langgikima, Konawe Utara, kini berada di titik kritis.Akses utama yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat hancur lebur, mengancam keselamatan, dan melumpuhkan mobilitas harian warga. Ini bukan lagi sekadar masalah teknis dinas pekerjaan umum, melainkan bentuk ketidakadilan nyata yang mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan ekonomi segelintir pihak.

Jalan adalah jalur penghubung pendidikan anak-anak, akses kesehatan darurat, serta penopang utama pertanian dan perdagangan warga lokal. Ketika jalur ini dibiarkan rusak parah, produktivitas masyarakat langsung dikebiri.

Meskipun APBD Konawe Utara tercatat pernah mengucurkan dana untuk pengaspalan dan pengawasan, kenyataan di lapangan berbicara lain: jalan yang baru diperbaiki kembali kupak-kapik. Kondisi ini memicu amarah dan tuntutan tegas dari masyarakat agar para raksasa industri yang mengeruk keuntungan di tanah Langgikima tidak menutup mata.

Ketua JPKPN Konawe Utara, Annas, S.Sos, menegaskan bahwa wilayah Langgikima tidak boleh hanya dipandang sebagai sapi perah investasi tanpa adanya komitmen pemeliharaan lingkungan yang objektif.

“Jika jalan ini menjadi penopang utama aktivitas ekonomi bernilai miliaran rupiah setiap tahunnya, sangat tidak logis dan tidak adil jika perusahaan menutup mata atas kerusakannya. Masyarakat tidak sedang meminta belas kasihan atau sumbangan, masyarakat menuntut keadilan dan tanggung jawab yang seimbang!” tegas Annas.

Masyarakat Langgikima tidak anti-investasi. Kehadiran industri pertambangan didukung penuh karena membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi daerah. Namun, dukungan tersebut bukan berarti cek kosong yang membebaskan perusahaan dari tanggung jawab sosial. Komitmen nyata mutlak diperlukan, bukan sekadar janji di atas kertas.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kendaraan berat bermuatan industri dan tambang menjadi biang keladi utama hancurnya fasilitas publik ini.

Tekanan beban yang melampaui kapasitas jalan umum terus dibiarkan tanpa adanya kompensasi konkret terhadap perbaikan infrastruktur. DPRD Konawe Utara bahkan telah berulang kali menyuarakan agar korporasi memberikan perhatian lebih, namun keluhan ini terus berulang setiap tahun seperti lingkaran setan.

Masyarakat Langgikima kini tidak butuh janji manis, rapat-rapat seremonial, atau regulasi mandul. Yang dituntut hari ini adalah:Langkah nyata perbaikan dari konsorsium perusahaan.Komunikasi terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Sebab, indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak boleh hanya diukur dari megahnya angka investasi atau laporan profit perusahaan, melainkan dari seberapa jauh harkat, martabat, dan hak-hak dasar masyarakat lokal dihargai serta dilindungi di tanah mereka sendiri.

Sambut Idul Adha 1447 H, Lintasoheo.com | Konut – Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) berkolaborasi dengan jajaran mitra kontraktornya menggelar aksi sosial keagamaan. Sebanyak 10 ekor sapi kurban diserahkan secara resmi untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Konawe Utara (Konut) pada Minggu (24/5/2026).

Penyerahan bantuan strategis ini dilakukan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Konut. Di lokasi, agenda ini dikawal oleh Agus Karim selaku Humas Desa Boedingi, serta diserahkan langsung oleh Penanggung Jawab Operasional (PJO) PT Jaga Aman Sejahtera (JAS), Indra Hermawan, yang mewakili pihak kontraktor.

Demi memastikan asas keadilan dan menyasar masyarakat yang membutuhkan, 10 ekor sapi kurban tersebut disebar ke beberapa titik operasional dan desa sekitar, meliputi:

1 Ekor: Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Konawe Utara

2 Ekor: Desa Boenaga

2 Ekor: Desa Boedingi

2 Ekor: Desa Waturambaha

1 Ekor: Desa Labengki (Kecamatan Lasolo Kepulauan)

2 Ekor: Internal Site PT BSJ (untuk kebutuhan qurban karyawan/pekerja lapangan).

Camat Lasolo Kepulauan, Hamrin, memberikan respons positif sekaligus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada manajemen PT BSJ beserta mitra.Menurutnya, langkah perusahaan yang merangkul wilayah non-tambang layak diacungi jempol.

“Secara umum, desa-desa di lingkar tambang Kecamatan Lasolo Kepulauan memang kerap menerima kontribusi dari perusahaan lokal. Namun, Desa Labengki ini berbeda karena tidak ada aktivitas pertambangan di sana. Kami sangat berterima kasih karena perusahaan bersedia mengirimkan hewan qurban ke Labengki, sehingga asas pemerataan terwujud dan manfaatnya tidak hanya mengalir di desa lingkar tambang saja,” urai Hamrin.

Mewakili kontraktor, Indra Hermawan yang juga bertindak selaku PJO PT Jatra menuturkan bahwa pihaknya bersyukur dapat andil bagian dalam momentum Idul Adha tahun ini. Dari total bantuan, PT Jatra mendonasikan 3 ekor sapi yang dialokasikan khusus untuk Desa Boedingi, Boenaga, dan Waturambaha.

“Aksi ini menjadi bagian integral dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Jatra. Ini adalah pembuktian komitmen kami sebagai kontraktor yang beroperasi di wilayah IUP PT BSJ untuk terus hadir bagi warga. Semoga Idul Adha kali ini membawa keberkahan dan rasa syukur bagi kita semua,” sebut Indra.

Di tempat yang sama, Humas PT BSJ, Joko Sulistyo memaparkan bahwa penyaluran total 7 ekor sapi dari pihak PT BSJ merupakan realisasi dari agenda Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM).

Meski kondisi operasional internal sedang diuji, Joko menegaskan pelayanan dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat lingkar tambang tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

“Kami tidak menampik bahwa kondisi perusahaan sudah sekitar 1,5 tahun ini belum melakukan aktivitas produksi.

Kendati demikian, untuk urusan PPM, PT BSJ memegang komitmen teguh agar seluruh program tetap terealisasi di lapangan. Kami memohon doa dan dukungannya dari segenap masyarakat agar tahun ini perusahaan bisa kembali berproduksi. Jika keran operasi terbuka lagi, tentu roda ekonomi warga di desa-desa sekitar tambang akan ikut berputar lebih kencang,” kunci Joko.

Lintasoheo.com | Konut – Sebanyak 10 Pimpinan Kecamatan (PK) dari total 13 PK pemilik hak suara sah di Konawe Utara mengecam keras hasil Musda tersebut dan menganggapnya sebagai produk hukum yang cacat moral serta cacat demokrasi.

​Sebagai bentuk protes atas matinya ruang demokrasi, 10 PK tersebut melakukan aksi teatrikal dengan mengancam akan menanggalkan almamater kuning kebesaran Golkar di hadapan publik dan menyatakan mundur massal dari kepengurusan.

​Hak Suara Mayoritas Diamputasi Demi Kepentingan Sepihak
​Akar perlawanan massal ini dipicu oleh manipulasi mekanisme musyawarah yang mengabaikan peta dukungan riil. Di atas kertas, bursa pencalonan ketua mempertemukan dua kader potensial, yakni Muhardin dan Satria Baikole.

​Secara peta dukungan, Muhardin menyapu bersih legitimasi mutlak dengan mengantongi modal 10 suara PK. Sementara rivalnya, Satria Baikole, hanya menyisakan 3 suara PK. Namun, kemenangan mutlak di tingkat basis ini justru diamputasi secara paksa melalui keputusan sepihak demi meloloskan figur tertentu.

​”Ini bukan musyawarah mufakat, ini adalah pemaksaan kehendak. Aturan juklak-02 dan AD/ART partai diinjak-injak demi syahwat politik sepihak elite DPD I. Suara mayoritas 10 kecamatan dibuang begitu saja,” cetus salah satu tokoh senior PK Golkar Konut dalam rilis resminya, Sabtu (23/5/2026).
​
​Ketidakadilan ini dinilai makin vulgar jika membandingkan rapor kinerja kedua figur pada Pemilu Legislatif (Pileg) lalu.

Muhardin terbukti menjadi mesin pendulang suara efektif dengan torehan 1.016 suara badan, jauh melampaui Satria Baikole yang hanya mengumpulkan 769 suara.

​Lebih ironis lagi, kubu Muhardin sebenarnya telah mengantongi senjata pamungkas berupa surat diskresi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Jakarta. Pengabaian terhadap surat sakti DPP ini menjadi bukti otentik adanya pembangkangan struktural yang dilakukan oleh DPD I Sultra.

​”Dengan rekam jejak mengabaikan perintah DPP dan memicu perpecahan di tingkat bawah, La Ode Darwin dinilai telah gagal total memimpin Golkar di Sultra, khususnya dalam menjaga marwah partai di Konawe Utara.

Pemimpin seharusnya mengayomi dan menghargai keringat kader, bukan malah menciptakan konflik internal,” tulis pernyataan sikap bersama 10 PK tersebut.
​
​Para pimpinan kecamatan menegaskan tidak akan tinggal diam melihat partai “beringin” di Konawe Utara dirusak oleh keputusan-keputusan instan yang tidak legitimate.

​Jika keputusan sepihak ini tidak segera dianulir, 10 PK siap melakukan boikot total terhadap seluruh roda organisasi partai di tingkat kecamatan.

Selain gerakan mundur massal, tim hukum perwakilan pemilik suara mayoritas kini tengah merampungkan berkas gugatan untuk menyeret pelanggaran prosedur Musda IV Konut ini ke Mahkamah Partai Golkar di Jakarta guna menuntut pembatalan hasil musda cacat hukum tersebut.