Lintasoheo.com| Konut – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara. menunjukkan kepedulian terhadap pengguna jalan Trans Sulawesi dengan membuat rakit penyeberangan secara gratis. Langkah ini diambil untuk meringankan beban masyarakat yang selama ini harus membayar mahal saat menyeberang menggunakan rakit milik swasta.
Selama ini, tarif penyeberangan dinilai sangat memberatkan. Untuk kendaraan roda dua, warga dikenakan biaya hingga Rp100.000, sementara kendaraan roda empat dibanderol mulai dari Rp500.000 hingga Rp700.000 sekali menyeberang.
Kepala BPBD Konut menyampaikan bahwa pembuatan rakit ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat, terutama mereka yang terganggu aktivitasnya akibat kondisi infrastruktur jalan terdampak banjir.
“Kami ingin memastikan akses warga tetap lancar tanpa harus terbebani biaya tinggi,” ujarnya.
Diharapkan inisiatif ini dapat membantu memperlancar arus lalu lintas serta meringankan beban ekonomi masyarakat pengguna jalan antar provinsi yang berada diwilayah terdampak banjir jalan trans Sulawesi Desa Sambandete,Kecamatan Oheo,Kabupaten Konawe Utara.
Namun, niat baik tersebut tidak berjalan semulus yang diharapkan. Kehadiran rakit gratis buatan pemerintah mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat yang sebelumnya mengoperasikan rakit secara swadaya. Mereka merasa dirugikan dan menilai bahwa rakit milik pemerintah adalah “Rakit Ilegal”
Sekretaris BPBD,Galib,STP.,M,Ap mengatakan,Penolakan ini sempat memicu ketegangan di lokasi penyeberangan. BPBD bersama aparat keamanan setempat pun telah turun tangan untuk meredam situasi agar tidak semakin memanas.
Ia berharap semua pihak dapat mengedepankan kepentingan bersama, terutama demi kelancaran aktivitas masyarakat yang selama ini sangat bergantung pada akses jalan Trans Sulawesi.
“Untuk meredam situasi dan memastikan rakit bantuan Pemda bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, aparat gabungan TNI dan Polri diharapkan mengawal operasional rakit agar berjalan tanpa hambatan,”ungkapnya
Dengan hadirnya dukungan dari unsur keamanan, pemerintah daerah berharap seluruh elemen masyarakat dapat menahan diri dan mengedepankan kepentingan bersama. Rakit ini dibangun sebagai solusi kemanusiaan, bukan untuk merugikan pihak manapun.
“Kita ingin semua pengguna jalan bisa menyeberang dengan aman dan tanpa biaya tinggi. Ini murni demi kepentingan rakyat,” tutup Galib,STP.,M,Ap
