Lintasoheo.com | Konut – Ketua JPKPN Kabupaten Konawe Utara(Konut). Annas,S.Sos Menyoroti Kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Langgikima, Konawe Utara, kini berada di titik kritis.Akses utama yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat hancur lebur, mengancam keselamatan, dan melumpuhkan mobilitas harian warga. Ini bukan lagi sekadar masalah teknis dinas pekerjaan umum, melainkan bentuk ketidakadilan nyata yang mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan ekonomi segelintir pihak.
Jalan adalah jalur penghubung pendidikan anak-anak, akses kesehatan darurat, serta penopang utama pertanian dan perdagangan warga lokal. Ketika jalur ini dibiarkan rusak parah, produktivitas masyarakat langsung dikebiri.
Meskipun APBD Konawe Utara tercatat pernah mengucurkan dana untuk pengaspalan dan pengawasan, kenyataan di lapangan berbicara lain: jalan yang baru diperbaiki kembali kupak-kapik. Kondisi ini memicu amarah dan tuntutan tegas dari masyarakat agar para raksasa industri yang mengeruk keuntungan di tanah Langgikima tidak menutup mata.
Ketua JPKPN Konawe Utara, Annas, S.Sos, menegaskan bahwa wilayah Langgikima tidak boleh hanya dipandang sebagai sapi perah investasi tanpa adanya komitmen pemeliharaan lingkungan yang objektif.
“Jika jalan ini menjadi penopang utama aktivitas ekonomi bernilai miliaran rupiah setiap tahunnya, sangat tidak logis dan tidak adil jika perusahaan menutup mata atas kerusakannya. Masyarakat tidak sedang meminta belas kasihan atau sumbangan, masyarakat menuntut keadilan dan tanggung jawab yang seimbang!” tegas Annas.
Masyarakat Langgikima tidak anti-investasi. Kehadiran industri pertambangan didukung penuh karena membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi daerah. Namun, dukungan tersebut bukan berarti cek kosong yang membebaskan perusahaan dari tanggung jawab sosial. Komitmen nyata mutlak diperlukan, bukan sekadar janji di atas kertas.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kendaraan berat bermuatan industri dan tambang menjadi biang keladi utama hancurnya fasilitas publik ini.
Tekanan beban yang melampaui kapasitas jalan umum terus dibiarkan tanpa adanya kompensasi konkret terhadap perbaikan infrastruktur. DPRD Konawe Utara bahkan telah berulang kali menyuarakan agar korporasi memberikan perhatian lebih, namun keluhan ini terus berulang setiap tahun seperti lingkaran setan.
Masyarakat Langgikima kini tidak butuh janji manis, rapat-rapat seremonial, atau regulasi mandul. Yang dituntut hari ini adalah:Langkah nyata perbaikan dari konsorsium perusahaan.Komunikasi terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Sebab, indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak boleh hanya diukur dari megahnya angka investasi atau laporan profit perusahaan, melainkan dari seberapa jauh harkat, martabat, dan hak-hak dasar masyarakat lokal dihargai serta dilindungi di tanah mereka sendiri.
