Lintasoheo.com | Kendari– Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Anton Timbang kembali menegaskan perannya sebagai motor penggerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menembus pasar global.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui partisipasi aktif Kadin Sultra dalam ajang bergengsi Discovering the Magnificence of Indonesia (DMI) Expo 2025 yang digelar di Jaarbeurs, Utrecht, Belanda, pada 30 Oktober hingga 2 November 2025.

Dalam kegiatan tersebut, Kadin Sultra bertindak sebagai agregator utama, memperkuat diplomasi ekonomi sekaligus mempromosikan perdagangan, pariwisata, investasi, dan kebudayaan nasional di panggung Eropa.

Salah satu produk unggulan yang mencuri perhatian internasional adalah Lily Tenun Kendari, karya Trinop Tijasari, yang juga merupakan anggota aktif Kadin Sultra.
Kain tenun khas Sultra ini tampil memukau setelah dipadupadankan menjadi model coat ala Eropa hasil rancangan desainer Julie Kaimuddin dari Juka Studio.

Owner Lily Tenun Kendari, Trinop Tijasari, menyambut baik kesempatan tersebut dan menilai keikutsertaan di DMI Expo 2025 sebagai momentum penting untuk ekspansi ke pasar global.

“Ini bukti bahwa Kadin Sulawesi Tenggara hadir memberikan kesempatan ekspansi bagi para anggotanya yang memiliki produk siap menjajaki pasar Eropa. Terutama produk yang memiliki identitas budaya dan kekhasan Indonesia,” ujar Trinop.

Anton Timbang: Kadin Sultra Hadir Dorong UMKM Go Global

Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Kadin dalam mengakselerasi pertumbuhan UMKM daerah agar mampu bersaing di pasar dunia.

“Kadin Sulawesi Tenggara tidak hanya fokus pada pemberdayaan di tingkat lokal, tapi juga membuka jalan agar produk-produk unggulan daerah dapat menembus pasar internasional. Kami ingin memastikan UMKM Sultra punya akses, pengetahuan, dan jaringan untuk go global,” tegas Anton Timbang.

Ia juga menambahkan bahwa keikutsertaan dalam ajang DMI Expo 2025 adalah bentuk nyata dari sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan pelaku kreatif.

“Melalui platform seperti DMI Expo, kita tidak hanya menjual produk, tapi juga memperkenalkan identitas budaya Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara, ke panggung internasional. Ini adalah bagian dari diplomasi ekonomi daerah,” lanjutnya.

Peran Krusial Kadin Sultra sebagai Agregator UMKM

Ketua Penyelenggara DMI Expo 2025, DT Yunanto (Dicki), menegaskan bahwa peran Kadin Sultra sebagai agregator sangat krusial dalam mempersiapkan dan mengkurasi produk UMKM agar siap bersaing di kancah internasional.

“Banyak UMKM Indonesia yang menghadapi kendala dalam promosi dan akses pasar global. Melalui Kadin Sultra, produk seperti Lily Tenun Kendari dibantu dari sisi kurasi, suplai, hingga kesiapan administrasi ekspor sesuai regulasi di Belanda,” jelasnya.

Selain tampil di ajang DMI Expo, Kadin Sultra juga memperkuat jejaring bisnisnya di Eropa dengan menandatangani kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda (ASPINA).
Kerja sama ini diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas serta memfasilitasi kemitraan bisnis bagi pelaku UMKM Sultra di kawasan Eropa.

Tidak berhenti di Belanda, perwakilan pelaku usaha Sultra juga melanjutkan misi dagang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Prancis, untuk memperkenalkan produk unggulan daerah, khususnya Kain Tenun Tolaki karya Lily Tenun Kendari, kepada para stakeholder di jantung Eropa.

DMI Expo: Panggung Strategis Diplomasi Ekonomi Indonesia

DMI Expo 2025 merupakan kegiatan tahunan yang didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, dan dirancang sebagai platform strategis yang mencakup Promosi Perdagangan & Ekspor, Showcase Pariwisata & Budaya, Forum Investasi, serta Program Diplomasi Kuliner & Budaya.

Dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor, Kadin Sultra berharap partisipasi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat citra positif, meningkatkan daya saing produk daerah, serta membawa UMKM Sulawesi Tenggara ke tingkat global.

 

HEADLINE, KENDARIoleh SebarTweet

Lintasoheo.com | Kendari – Kasus Dugaan transaksi jual beli Pelabuhan (Jetty) yang melibatkan sejumlah nama kini menjadi perhatian publik. Setelah mencuat informasi bahwa Jalil diduga pernah menerima uang dari Bupati Muna Barat, Laode Darwin, kini H. Sudiro selaku pemilik sah Pelabuhan/Jetty tersebut dipanggil kali kedua oleh Polda Sulawesi Tenggara untuk memberikan klarifikasi.

Pemanggilan H. Sudiro dilakukan melalui Surat Panggilan Nomor: B/1/813/X/RES.1.11/2025/Ditreskrimum, Selasa 28,Oktober 2025.waktu,13,30,Wita.guna dimintai keterangan terkait perkara yang tengah bergulir di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini berawal dari pemberian kuasa oleh H. Sudiro kepada Jalil untuk menjual aset miliknya berupa Pelabuhan/ Jetty . Namun, hingga menjelang pelaksanaan Pilkada, proses penjualan itu tidak juga terealisasi. Karena tidak ada kesepakatan dengan calon pembeli, Jalil kemudian mengembalikan sertipikat Jetty kepada H. Sudiro.

Belakangan, setelah Pilkada usai, muncul kabar bahwa Jalil diduga telah menerima sejumlah uang dari Laode Darwin, dengan dalih bahwa Jetty tersebut dijanjikan akan dijual kepadanya. Dugaan ini kemudian menjadi dasar penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Dalam keterangannya, H. Sudiro menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam transaksi apa pun terkait penjualan Jetty tersebut.

“Saya memang pernah memberi kuasa kepada Jalil untuk mencari pembeli, tapi karena tidak ada hasil, dia sudah mengembalikan sertipikatnya kepada saya. Saya tidak pernah menjual, apalagi menerima uang dari siapa pun terkait Jetty itu,” ujar H. Sudiro.

Ia juga menyambut baik langkah Polda Sultra yang memanggil dirinya untuk memberikan klarifikasi.

“Saya sudah hadir dan memberikan keterangan sebenar-benarnya. Ini kesempatan bagi saya untuk meluruskan persoalan agar tidak ada fitnah atau kesalahpahaman,” tambahnya.

Sementara itu, pihak Ditreskrimum Polda Sultra disebut masih melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap para pihak yang disebut dalam kasus tersebut, termasuk Jalil dan pihak yang diduga memberikan uang.

Kasus ini masih terus bergulir, dan publik menanti kejelasan hukum atas dugaan transaksi jual beli aset pelabuhan yang kini menyeret sejumlah nama tersebut.

HUKUM, KENDARIoleh SebarTweet

Lintasoheo.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan komitmennya untuk menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah. Hingga kini, Sultra tercatat sebagai provinsi dengan jumlah dapur MBG terbanyak di Indonesia.

Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang, mengungkapkan bahwa dari 65 usulan dapur MBG yang diajukan ke Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 27 dapur telah disetujui dan sebagian sudah beroperasi.

“Kami di Sultra kurang lebih 27 dapur MBG. Yang kami usulkan 65, dan yang sudah dinyatakan siap bahkan ada yang sudah beroperasi kurang lebih 27,” kata Anton Timbang di hadapan awak media, Kamis (23/10/2025).

Anton menjelaskan, capaian tersebut menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai provinsi dengan dapur MBG terbanyak secara nasional. Menurutnya, keberhasilan itu tidak terlepas dari kesiapan Kadin Sultra dalam memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditetapkan oleh BGN.

“Kami benar-benar mempersiapkan seluruh persyaratan dari BGN. Jadi semua yang kami usulkan karena sudah memenuhi ketentuan, rata-rata langsung disetujui,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anton menegaskan bahwa Kadin Sultra akan terus berupaya memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG mendapat dukungan penuh, baik dari sisi kelembagaan maupun pelaksanaan di lapangan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kehadiran Kadin Sultra dalam program ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

 

HEADLINE, KENDARIoleh SebarTweet

Lintasoheo com | Kendari – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi mengukuhkan pengurus Kadin Kota Kendari periode 2024–2029, Kamis (23/10/2025).
Pengukuhan yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ini digelar di Hotel Claro Kendari dengan mengangkat tema “Menata Dunia Usaha Menuju Ekonomi Daerah yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing.

Ketua Kadin Kota Kendari, Fadli Tanawali, menyampaikan bahwa komposisi pengurus yang baru didominasi oleh para pengusaha lokal. Ia menegaskan, Kadin Kendari akan berfokus pada upaya peningkatan ekonomi daerah melalui penguatan sektor pariwisata dan UMKM.

“Salah satu program yang akan kami dorong adalah pemanfaatan revitalisasi Anjungan Teluk Kendari untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ujar Fadli.

Selain itu, Kadin juga berkomitmen mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Saat ini, Kadin Kendari telah membina sekitar 700 pelaku UMKM di bidang olahan dan kuliner, termasuk memberikan bantuan modal serta fasilitasi legalitas badan usaha.

Sementara itu, Ketua Kadin Sultra Anton Timbang menilai persoalan utama yang dihadapi pengusaha lokal terletak pada permodalan dan pemasaran. Ia mendorong agar produk lokal tidak hanya dipasarkan di Kota Kendari, tetapi juga bisa menembus pasar nasional.

“Saya berharap Ketua Kadin yang baru segera berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Kendari agar perekonomian daerah semakin maju,” kata Anton.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menyatakan bahwa Pemerintah Kota siap berkolaborasi dengan Kadin.
Ia menyebutkan, pihaknya akan menjadwalkan pertemuan khusus untuk mendengarkan program kerja Kadin

HEADLINE, KENDARIoleh SebarTweet

Lintasoheo.com |Kendari – Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, S.Sos., M.Si, mewakili Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, S.H., M.H., secara resmi membuka kegiatan Penilaian Pemetaan Kompetensi dan Potensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Konawe Utara.

Kegiatan yang menggunakan metode Computer Assisted Competency Test (CACT) ini digelar di Kantor UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu (22/10/2025).

Penilaian kompetensi ini diikuti oleh 716 peserta dan akan berlangsung selama delapan hari, mulai tanggal 22 hingga 29 Oktober 2025, dengan pembagian 14 sesi pelaksanaan.

Acara pembukaan turut dihadiri oleh Kepala Kantor Regional IV BKN, Sekretaris Daerah Konawe Utara Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd., serta Kepala BKPSDM Konawe Utara.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Abuhaera menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam upaya menggali potensi sekaligus meningkatkan kompetensi manajerial dan sosial kultural aparatur sipil negara di daerah.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi, kompetensi manajerial, dan sosial kultural para aparatur, sehingga mampu mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, mandiri, adaptif, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam membangun sistem manajemen talenta ASN, sebagaimana diamanatkan dalam:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN

Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta ASN di Instansi Pemerintah.

“Kegiatan ini bukan sekadar ujian kemampuan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun aparatur yang memiliki kompetensi di kepala, integritas di hati, dan semangat pelayanan di tangan,” ungkapnya penuh semangat.

Menutup sambutannya, Wakil Bupati berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti seluruh tahapan kegiatan dengan penuh kesungguhan, disiplin, dan tanggung jawab.

“Jadikan kegiatan ini sebagai sarana introspeksi, pengembangan diri, dan bukti kesiapan kita untuk menjadi ASN yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” pesannya.

 

HEADLINE, KENDARIoleh SebarTweet

Lintasoheo.com | Kendari – Sentra Pengolahan dan Penyediaan Makanan (SPPG) Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, yang merupakan binaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara, mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

Deputi Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam RI, Marsda TNI Eko Dono Indarto, saat melakukan peninjauan pada Rabu (1/10/2025), menilai pengelolaan SPPG tersebut sudah baik dan berpotensi menjadi proyek percontohan.

Menurutnya, dua aspek utama yang harus dijaga secara berkelanjutan adalah kebersihan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.

“Tingkat kebersihan SPPG harus menjadi tolok ukur. Yang kedua adalah membangun SOP, bagaimana kita masuk ke area SPPG yang terbatas. Saya sarankan agar setiap tahapan mulai dari unloading, preparing, cooking, plating, hingga distribusi melalui mobil box dikontrol ketat dan berstandar,” ujar Marsda Eko Dono Indarto.

Ia mengingatkan pentingnya konsistensi pengawasan oleh pengelola, sebab satu kelalaian dapat mengganggu kredibilitas program. Meski begitu, dirinya mengapresiasi langkah maksimal yang sudah dilakukan SPPG Wuawua dalam mendukung program prioritas pemerintah.

“Secara umum ini sudah bagus. Ini bisa dicontoh minimal seperti ini. Namun pengawasan jangan sampai kendor, karena dari hari ke hari kebersihan lingkungan harus tetap dijaga,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap sinergi antara pengelola SPPG dengan mitra kerja terus diperkuat agar kualitas makanan tetap terjamin hingga sampai ke anak-anak penerima manfaat.

Sementara itu, Ketua SPPG Wuawua, Jevi Arni, menegaskan komitmen pihaknya untuk menjaga mutu dan keamanan pangan. Hingga saat ini, SPPG yang baru beroperasi sekitar dua minggu telah melayani 1.520 peserta didik sebagai penerima manfaat.

“Kami selalu utamakan quality control. Mulai dari barang masuk, proses memasak, hingga packing dan distribusi semuanya dicek berulang. Cross check dilakukan lebih dari sekali agar kualitas makanan benar-benar terjamin,” jelas Jevi Arni.

Dengan penerapan sistem yang ketat dan dukungan berbagai pihak, SPPG Wuawua diharapkan menjadi model pengelolaan penyediaan makanan sehat yang dapat direplikasi di daerah lain.

 

KENDARIoleh SebarTweet

Lintasoheo.com | Kendari – Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Danpuspenerbad) Mayjen TNI Zainuddin melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Kamis (18/9/2025), untuk meninjau rencana pembangunan Bandara Konasara dan Skadron di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut). Kedatangannya disambut langsung oleh jajaran pemerintah daerah.

Mayjen TNI Zainuddin bersama rombongan tiba di Bandara Haluoleo Kendari sekitar pukul 09.30 WITA. Ia disambut Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Bupati Konawe Utara Ikbar, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, Dandrem 143/HO, Danlanud, BPN Sultra, serta sejumlah kepala OPD Pemprov Sultra.

Dalam keterangannya, Mayjen TNI Zainuddin menegaskan bahwa pembangunan Lanud dan Skadron ini merupakan bentuk kerja sama antara TNI AD dengan Pemda Sultra dan Pemda Konut.

“Kami berharap Bandara militer ini nantinya bisa bersinergi dengan Pemda untuk difungsikan juga sebagai bandara sipil, sehingga memberi manfaat besar bagi pembangunan daerah. Ibaratnya ada gula, ada semut,” ujarnya.

Ia menilai dukungan Pemprov Sultra maupun Pemda Konut sangat siap dalam menyongsong pembangunan tersebut. Bahkan, rencana teknis sudah dilakukan riset, dan ditargetkan pada pertengahan 2026 proyek ini mulai dikerjakan secara paralel antara TNI AD dan Pemda Konut.

Zainuddin menambahkan, keberadaan bandara akan menjadi pendorong kemajuan daerah, mulai dari pengembangan pariwisata, pertanian, hingga investasi perusahaan.

Sementara itu, Bupati Konawe Utara Ikbar menegaskan pihaknya mendukung penuh rencana tersebut. Saat ini, Pemda tengah mempersiapkan pembebasan lahan sekitar 300 hektare untuk pembangunan bandara.

“Tahap awal pembebasan lahan kurang lebih 184 hektare, dengan rincian 84 hektare berada dalam kawasan dan 100 hektare di kawasan APL (Area Penggunaan Lain) berdasarkan rekomendasi gubernur,” jelas Ikbar.

HUKUM, KENDARIoleh SebarTweet

Lintasoheo.com | Kendari — Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) kini resmi menangani perkara terkait Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai langkah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penegakan hukum.

Kasus ini sebelumnya ditangani oleh Polres Wakatobi. Namun, berdasarkan hasil audit internal, ditemukan dua rekomendasi penting.

Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, S.I.K., menjelaskan audit tersebut menghasilkan rekomendasi pertama, yakni penanganan perkara dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Sultra. Kedua, memberikan sanksi kepada petugas Yanmin Reskrim Polres Wakatobi yang lalai saat menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diajukan oleh DPO untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD.

“Terhadap kedua rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa penempatan khusus (patsus), demosi jabatan selama tiga tahun, serta pembatalan keikutsertaan dalam pendidikan perwira,” ungkap Kabid Humas, Kamis (11/9/2025).

Sementara itu, perkembangan penanganan DPO saat ini telah memasuki tahap pemanggilan pertama oleh penyidik Ditreskrimum. Namun, yang bersangkutan belum memenuhi panggilan dengan alasan kendala transportasi laut.

Penyidik kemudian melayangkan surat panggilan kedua sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Pemeriksaan dijadwalkan pada pekan depan.

HUKUM, KENDARIoleh SebarTweet

Lintasoheo.com | Kendari – PT Kembar Emas Sultra (PT KES) menegaskan tidak pernah melakukan kegiatan penambangan ilegal seperti yang diberitakan sejumlah pihak. Perusahaan memastikan aktivitas di lapangan saat ini hanya sebatas pekerjaan persiapan infrastruktur, bukan produksi maupun penjualan nikel.

Kepala Teknik Tambang (KTT) PT KES SK 321, Yuris Wirawan, dalam pertemuan bersama awak media di Kendari, menyampaikan bahwa kegiatan yang terekam di lokasi konsesi adalah bagian dari tahapan pembangunan fasilitas dasar. “Penting dipahami bahwa aktivitas kami saat ini murni pembangunan infrastruktur. Tuduhan produksi ilegal tidak berdasar,” tegasnya.

Adapun pekerjaan yang sedang berlangsung meliputi pembangunan sediment pond, pembuatan tanggul penahan, perintisan akses jalan, penataan kembali disposal penambangan terdahulu, serta penyelesaian infrastruktur mess kontraktor. Seluruh kegiatan tersebut, kata Yuris, merupakan standar baku untuk mendukung operasional pertambangan yang berkelanjutan.

Yuris juga menjelaskan, langkah ini merupakan persiapan menghadapi revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mendatang. “Meski RKAB saat ini masih nol, persiapan infrastruktur wajib dilakukan agar operasional nantinya berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

PT KES menegaskan komitmen menjalankan operasional sesuai regulasi pemerintah, prinsip Good Mining Practice, dan keberlanjutan lingkungan.

HEADLINE, KENDARIoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.