Dronesultra.co.id | Konut – Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara(Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara(Sultra), Nurjanah Efendy. hadiri Rapat Koordinasi Forkopimda dalam hal penurunan status Tanggap Darurat Banjir ke Transisi Pemulihan. bertempat di Aula Anawai Ngguluri Lantai dua Kantor Bupati Konut pada Senin(27/05/2024.

Kehadirannya dalam mengikuti rapat tersebut adalah Dinas yang dipimpinnya salah satu Dinas terkait dan Garda terdepan dalam penanganan bencana banjir di Kabupaten Konawe Utara

Rapat Koordinasi penurunan status tanggap darurat banjir tersebut di Pimpin Bupati Konawe Utara, H.Ruksamin.

Dalam rapat koordinasi tersebut. Bupati Konut, Ruksamin memutuskan mencabut dan menurunkan status tanggap darurat banjir ke transisi pemulihan yang dimulai 27-3 juni 2024.

Penurunan status tanggap darurat banjir ke transisi pemulihan diputuskan saat Pemkab kabupaten Konawe Utara Melakukan rapat Koordinasi bersama Forkopimda, PLT Sekda, Pimpinan OPD, Camat, dan F-PRB Konut

Hasil dari masukan BMKG, dilihat dari prakiraan cuaca beberapa hari kedepan curah hujan diprediksi Juni sampai Juli masih akan bertamba. dan selama status tanggap darurat banjir ke transisi pemulihan selama satu minggu dan terjadi banjir susulan maka akan diberlakukan kembali status tanggap darurat banjir.

Dari kejadian banjir yang terdata oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konut tercatat ada 48 KK 158 jiwa, jumlah yang mengungsi 6 KK 27 jiwa yang terjadi di 3 kecamatan dari 8 Desa terdampak.

Situasi banjir sejak akhir April hingga awal Mei terjadi karena hujan deras ditambah kondisi air pasang sehingga air lambat turun dan mengakibatkan banjir menggenang lebih dari 7 ruas jalan. di tiga Kecamatan 8 Desa yang terdampak.

Konut sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat banjir mulai tgl 29 April 2024. kemudian ditingkatkan menjadi status tanggap darurat banjir mulai 9-16 mei dan kemudian diperpanjang selama 14 hari sampai 26 Mei 2024. dan status tanggap darurat banjir diturunkan ke transisi pemulihan pada 27 mei – 3 juni 2024.

Status tanggap darurat diturunkan ke transisi pemulihan. Status tersebut diberlakukan satu minggu kedepan. dan penurunan status akan kembali berubah, apabila situasi hujan deras dan banjir kembali terjadi, Maka status tanggap darurat banjir akan kembali diberlakukan.

LintasOheo.com | Konut – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara(Pemkab Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara(Sultra). Bupati Konut, H.Ruksamin memutuskan, mencabut Status Tanggap Darurat Banjir dan berlakukan Transisi Pemulihan. bertempat di Aula Anawai Ngguluri Lantai dua Kantor Bupati Konut pada Senin(27/05/2024.

Dalam rapat koordinasi tersebut. Bupati Konut, Ruksamin memutuskan mencabut dan menurunkan status tanggap darurat banjir ke transisi pemulihan yang dimulai 27-3 juni 2024.

Penurunan status tanggap darurat banjir ke transisi pemulihan diputuskan saat Pemkab kabupaten Konawe Utara Melakukan rapat Koordinasi bersama Forkopimda, PLT Sekda, Pimpinan OPD, Camat, dan F-PRB Konut

Hasil dari masukan BMKG, dilihat dari prakiraan cuaca beberapa hari kedepan curah hujan diprediksi Juni sampai Juli masih akan bertamba. dan selama status tanggap darurat banjir ke transisi pemulihan selama satu minggu dan terjadi banjir susulan maka akan diberlakukan kembali status tanggap darurat banjir.

Dari kejadian banjir yang terdata oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konut tercatat ada 48 KK 158 jiwa, jumlah yang mengungsi 6 KK 27 jiwa yang terjadi di 3 kecamatan dari 8 Desa terdampak.

Situasi banjir sejak akhir April hingga awal Mei terjadi karena hujan deras ditambah kondisi air pasang sehingga air lambat turun dan mengakibatkan banjir menggenang lebih dari 7 ruas jalan. di tiga Kecamatan 8 Desa yang terdampak.

Konut sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat banjir mulai tgl 29 April 2024. kemudian ditingkatkan menjadi status tanggap darurat banjir mulai 9-16 mei dan kemudian diperpanjang selama 14 hari sampai 26 Mei 2024. dan status tanggap darurat banjir diturunkan ke transisi pemulihan pada 27 mei – 3 juni 2024.

Penurunan status tanggap darurat banjir ke transisi pemulihan diberlakukan satu minggu kedepan. Status tanggap darurat banjir akan kembali berlaku  apabila situasi hujan deras dan banjir kembali terjadi.

LintasOheo.com | Konut – Kepala Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara(Sultra). Djunaedi. menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda dalam hal Penurunan Status Tanggap Darurat Banjir ke Transisi Pemulihan. bertempat di Aula Anawai Ngguluri Lantai dua Kantor Bupati Konut pada Senin(27/05/2024.

Kehadirannya dalam rapat koordinasi itu sebagai Dinas terkait dalam penanggulangan bencana Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara.

Dalam rapat koordinasi tersebut. Bupati Ruksamin memutuskan mencabut dan menurunkan status tanggap darurat banjir ke transisi pemulihan yang dimulai 27-3 juni 2024.

Penurunan status tanggap darurat banjir ke transisi pemulihan diputuskan saat Pememerintah kabupaten Konut. Melakukan rapat bersama Forkopimda, PLT Sekda, Pimpinan OPD, Camat, dan F-PRB.

Hasil dari masukan BMKG, dilihat dari prakiraan cuaca beberapa hari kedepan curah hujan diprediksi Juni sampai Juli masih akan bertamba. dan selama status tanggap darurat banjir ke transisi pemulihan selama satu minggu dan terjadi banjir susulan maka akan diberlakukan kembali status tanggap darurat banjir.

Dari kejadian banjir yang terdata oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konut tercatat ada 48 KK 158 jiwa, jumlah yang mengungsi 6 KK 27 jiwa yang terjadi di 3 kecamatan dari 8 Desa terdampak.

Situasi banjir sejak akhir April hingga awal Mei terjadi karena hujan deras ditambah kondisi air pasang sehingga air lambat turun dan mengakibatkan banjir menggenang lebih dari 7 ruas jalan. di tiga Kecamatan 8 Desa yang terdampak.

Konut sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat banjir mulai tgl 29 April 2024. kemudian ditingkatkan menjadi status tanggap darurat banjir mulai 9-16 mei dan kemudian diperpanjang selama 14 hari sampai 26 Mei 2024. dan status tanggap darurat banjir diturunkan ke transisi pemulihan pada 27 mei – 3 juni 2024.

Penurunan Status yang diberlakukan satu minggu kedepan bisa saja berubah apabila situasi hujan deras dan banjir kembali terjadi.

LintasOheo.com | Konut – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara(Sultra). Djunaedi. menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda dalam hal Penurunan Status Tanggap Darurat Banjir ke Transisi Pemulihan. bertempat di Aula Anawai Ngguluri Lantai dua Kantor Bupati Konut pada Senin(27/05/2024

Dalam rapat koordinasi tersebut. Bupati Ruksamin memutuskan mencabut dan menurunkan status tanggap darurat banjir ke transisi pemulihan yang dimulai 27-3 juni 2024.

Penurunan status tanggap darurat banjir ke transisi pemulihan diputuskan saat Pememerintah kabupaten Konut. Melakukan rapat bersama Forkopimda, PLT Sekda, Pimpinan OPD, Camat, dan F-PRB.

Hasil dari masukan BMKG, dilihat dari prakiraan cuaca beberapa hari kedepan curah hujan diprediksi Juni sampai Juli masih akan bertamba. dan selama status tanggap darurat banjir ke transisi pemulihan selama satu minggu dan terjadi banjir susulan maka akan diberlakukan kembali status tanggap darurat banjir.

Dari kejadian banjir yang terdata oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konut tercatat ada 48 KK 158 jiwa, jumlah yang mengungsi 6 KK 27 jiwa yang terjadi di 3 kecamatan dari 8 Desa terdampak.

Situasi banjir sejak akhir April hingga awal Mei terjadi karena hujan deras ditambah kondisi air pasang sehingga air lambat turun dan mengakibatkan banjir menggenang lebih dari 7 ruas jalan. di tiga Kecamatan 8 Desa yang terdampak.

Konut sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat banjir mulai tgl 29 April 2024. kemudian ditingkatkan menjadi status tanggap darurat banjir mulai 9-16 mei dan kemudian diperpanjang selama 14 hari sampai 26 Mei 2024. dan status tanggap darurat banjir diturunkan ke transisi pemulihan pada 27 mei – 3 juni 2024.

Status pemulihan yang diberlakukan satu minggu kedepan bisa saja berubah apabila situasi hujan deras dan banjir kembali terjadi.

LintasOheo.com| Kendari – Belum lama ini heboh dengan Pernyataan Ketua DPW LIRA Sultra pada Media Elektronik mediakendari.com yang berjudul “Gubernur Lira Sultra Minta KPK RI Periksa Ruksamin Terkait Bantuan Bencana Alam di Konawe Utara”. Menanggapi hal tersebut Dedi Ferianto,SH.,CMLC bertindak sebagai Kuasa Hukum Dr. Ir. H. Ruksamin, ST.,M.Si, IPU, ASEAN, Eng (Bupati Konawe Utara) akan menempuh jalur hukum jika pernyataannya tidak terbukti.

“Pernyataan Ketua DPW Lira tersebut mengenai dugaannya bahwa H. Ruksamin Bupati Konawe Utara telah menggunakan dan memanfaatkan Bantuan Dana Bantuan Banjir untuk kepentingan sosialiasi Calon Gubernur Sultra adalah pernyataan fitnah tanpa didasari data dan fakta yang sebenarnya,” ungkap Dedi Ferianto.

“Faktanya adalah bantuan beras yang dibagikan tersebut adalah program SELARAS (Organisasi Relawan Bapak H. Ruksamin) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang telah berjalan dan mulai disalurkan sejak bulan lalu sebelum bencana banjir di Konawe Utara terjadi,” tambah Dedi Ferianto.

Dedi menjelaskan bahwa, program bantuan beras tersebut bukan berasal dari Konawe Utara ataupun menggunakan Dana Bantuan Banjir melainkan pembelian oleh Tim Selaras dari distributor beras di Konawe Selatan yang bersumber dari dana pribadi bukan APBD/APBN.

“Program ini bertujuan dibagikan kepada konstituen PBB sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah memilih PBB pada Pemilihan Legislatif sehingga PBB dapat memperoleh suara signifikan di DPRD Provinsi Sultra,” terang Dedi Ferianto.

Dedi Ferianto mengungkapkan lebih jelasnya bahwa, pemberitaan dan pernyataan yang di ungkapkan DPW Lira tersebut sangat merugikan dan menyudutkan bapak H. Ruksamin Bupati Konawe Utara sebagai Tokoh Publik Sulawesi Tenggara.

Oleh karenanya untuk membuktikan pernyataan tersebut lanjut Dedi Ferianto, kami meminta Ketua DPW Lira Sultra untuk bersama-sama melakukan pengecekan di Konawe Utara apakah benar ada beras yang dikeluarkan dari Pemda Konawe Utara dan juga melakukan pengecekan lansung ke distributor beras UD 579 di Konawe Selatan untuk memastikan kebenaran atas pembelian beras dimaksud.

“Apabila jika tuduhan saudara terbukti tidak benar maka Saudara wajib meminta maaf kepada bapak H. Ruksamin melalui media dan lansung. Dan apabila saudara tidak melakukan permintaan maaf maka melalui pers release ini secara tegas kami menyampaikan akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Kuasa Hukum Ruksamin.

Laporan:Darwis

LintasOheo.com | Kendari – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kembali menunjukan prestasinya dengan kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.

Keberhasilan Pemda Konut mempertahankan opini WTP tersebut merupakan untuk yang ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2017 hingga 2023 di bawah kepemimpinan Bupati Konawe Utara H. Ruksamin bersama Wakilnya H. Abuhaera

Opini WTP ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemda konut Tahun Anggaran 2023

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sultra Dadek Nandemar kepada Bupati Konawe Utara H. Ruksamin diwakili Wakilnya H. Abuhaera, di Kantor Perwakilan BPK RI Sultra Kendari, Rabu, (22/05/2024)

Turut mendampingi Wakil Bupati dalam penyerahan tersebut yakni Wakil Ketua I DPRD Konut Indra Supriadi, Kepala Inspektorat Konut Amrun Kepala BKAD Konut Irwan, dan Kabag Hukum Sekretariat DPRD Konut

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah atas keberhasilan mempertahankan predikat Opini WTP.

Ia mengharapkan agar Pemda Konawe Utara terus meningkatkan fungsi pengawasan di daerah serta mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah yang berhasil mempertahankan Opini WTP. Kami harapkan Pemda dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan,” ujar Dadek dalam sambutannya.

Tidak hanya Konawe Utara, penyerahan LHP juga dilakukan kepada beberapa daerah lain di Sulawesi Tenggara, yaitu Kota Kendari, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Bau-Bau.

LintasOheo.com | Unaaha – Garda Muda Haluoleo menyoroti dugaan perundungan dan provokasi yang diduga dilakukan oleh Kepala Rutan Kelas IIB Unaaha kepada salah seorang tahanan.

Perundungan tersebut dilakukan di depan seluruh warga binaan yang berada didalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Unaaha.

Kepala Rutan Unaaha, Hery Kusbandono dengan sengaja mempermalukan salah seorang tahanan dengan menuduhkan hal-hal yang bersifat fitnah.

Sehingga, atas kejadian tersebut salah seorang tahanan berinisial HRK nyaris menjadi sararan amukan warga binaan karena provokasi yang di sampaikan oleh Kepala Rutan Unaaha.

“Ini tidak benar, masa seorang pimpinan bukannya menjaga kemanan dan ketertiban warga binaan, justru membuat provokasi seperti itu”. Ucap Ketua Umum Garda Muda Haluoleo, Ahmad Zainul, S.Sos, pada Rabu (22/5/24).

Zainul sapaan akrabnya mengatakan, jika informasi tersebut benar adanya. Maka sangat pantas kiranya bagi Kanwil Kemenkumham Sultra untuk segera mencopot Kepala Rutan Kelas II B Unaaha.

“Pak Ka Kanwil mesti fast respon terkait kejadian ini, kalau betul ada perundungan bahkan provokasi seperti itu, maka tidak ada alsan untuk tidak mencopot Kepala Rutan Unaaha”. Tegasnya.

Lebih lanjut, Zainul menuturkan, akibat perundungan dan provokasi tersebut salah satu tahanan yakni HRK nyaris menjadi korban amukan warga binaan. Bahkan HRD kini tengah merasakan trauma.

“Informasi dari istri HRD, bahwa HRD ini terancam di dalam rutan akibat provokasi yang disampaikan oleh Kepala Rutan Unaaha”. Terangnya.

Untuk diketahui, pada Selasa, 21 Mei 2024 seluruh warga binaan di kumpulkan untuk mendengarkan penyampaian dari Kepala Rutan Unaaha.
Dalam momen tersebutlah, kata Zainul, Kepala Rutan Unaaha memprovokasi warga binaan dengan menuduhkan sesuatu fitnah kepada saudara HRK.

“HRK dituduh melakukan kritik terhadap kebijakan rutan karena mencari uang semata, namun tuduhan itu tidak dapat di buktikan oleh Kepala Rutan Unaaha”. Bebernya.

Artinya, lanjut Ahmad Zainul, bahwa Kepala Rutan Unaaha sengaja ingin menciptakan konflik antar sesama warga binaan, agar persoalan yang terjadi di dalam Rutan Unaaha dapat tertutupi.

“Jadi ini semacam skema yang di buat oleh Kepala Rutan, tujuannya untuk menutupi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam Rutan Unaaha”. Duga Zainul.

Oleh sebab itu, pihaknya kembali menegaskan, agar Ka Kanwil Kemenkumham Sultra segera mencopot Kepala Rutan Unaaha”. Tutupnya.

Catatan Lepas jilid II

Lintasoheo.com | Konut – Dunia memang tidak adil, sedang hutan gundul gunung pun rata karena tambang ilegal tidak ada masalah justru undang-undang berkata adalah sebuah keterlanjuran

Direktur Eksekutif Explor Anoa Oheo Indonesia, kembali pertanyakan, bahwa Berawal dari pengejaran polisi terkait pembuatan bagang yang asal usul material kayunya di duga dari kawasan hutan membuat seorang nelayan bernama Saharuddin ( 47 thn ) mengalami kerugian. Bukan saja berupa materi namun lebih pada kerugian moril

kurangnya mempertimbangkan solusi preventif dan edukatif yang lebih efektif menanggulangi permasalahan, akan banyak pula sisi negatif akan timbul sebagai sebab akibat, terutama eksistensi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum dan membunuh roda perekonomian masyarakat setempat

ketika rakyat di vonis bersalah maka tidak ada cerita berseragam cokelat di katakan sebagai ksatria penegak hukum. Sikap Kepahlawanan nya itu di ragukan. Tegas ” Ashari ,,

Lidik sidik yang di lakukan oleh reskrim polres Konawe Utara pada bulan ramadhan kemarin, begitu reaksi cepat hingga melakukan polisceline. Tanpa melakukan pendekatan sosial mendalam, polisi itu akan berhadapan belasan kapal bagang yang sedang beroperasi di duga kuat berada pada status hukum yang sama

Demi keadilan dan kepastian hukum, reskrim konut mesti jentel mendalami serta menindaklanjuti laporan aduan dari Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMKU) bersama Aliansi Pemuda Tinobu dan Muara Tinobu (AP-TIMUR)

Kami bersaksi Nelayan bagang Rambo di Konawe Utara tidak faham soal aturan terkait masalah kehutanan, soal barang haram atau tidak. Lagipula yang mengawasi nya ada yang lebih yang berkompeten yaitu polisi hutan bukan seragam cokelat

Penafsiran yang kian mencolok ibarat sudut pandang nya berbeda travel nya ke mana-mana. Artinya jika polisceline sudah terbentang pada akhirnya juga di buka kembali tanpa kepastian hukum yang jelas

Asumsinya liar dan bisa saja publik menilai semata sebuah ancaman, permainan atau sekedar gertakan. Lagipula garis polisceline itu pakai uang negara. Tegas Ashari

Pada prinsipnya laporan resmi dari beberapa lembaga terkait belasan bagang tersebut memang sangat perlu diperjelas status nya.

Ada dua substansi pertama,Mengingat ada isu yang berhembus kalau selama ini ada setoran pungli yang mengalir ke oknum. Entah besarannya berapa dan kepada oknum siapa dan untuk apa. Kedua, keberlangsungan bagan nelayan beroperasi juga mesti di atensi. Hal yang mutlak besok:besok pasti bertambah dan di bangun pasti pakai bahan kayu kelas bukan dari besi baja. ” Tutup Ashari

Konawe Utara 17 mei 2024

Ashari
Direktur eksekutif Explor Anoa Oheo

LintasOheo.com | Konut – Wakil Bupati Konawe Utara (Konut) mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai panitia penyelenggara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Konut.

Hal itu diungkapkannya usai mengikuti pengambilan sumpah dan janji PPK yang digelar di Aula KPU Konut, Kamis (16/5/2024).

“Alhamdulillah Pemkab Konawe Utara mengapresiasi ketua KPU bersama anggotanya karena telah maju selangkah lagi dalam rangka pelantikan PPK kab konut sebagai penyelenggara panitia Kecamatan dalam pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024,” ucap Abuhaera.

Menurutnya, dalam seleksi PPK dan hasil yang dilakukan komisioner KPU, sudah tepat karena anggota PPK terpilih semua masih mudah-mudah sebab tenaga yang energi, kesehatan diperlukan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota PPK.

“Harapannya saya, yang baru dilantik.setelah diberikan tugas dari KPU konut dapat melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat terlaksana dengan baik,”tutupnya.