Lintasoheo.com | Konut – Anggota DPRD Konut, Muladis, S.IP., Gelar Reses di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan,Pada Sabtu, 15 Februari 2025.

Muladis, S.IP., yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Konawe Utara (Konut), menggelar reses di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan. Kegiatan ini disambut hangat oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, serta masyarakat setempat, yang antusias menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terkait pembangunan desa.

Dalam reses tersebut, masyarakat mengajukan beberapa usulan prioritas yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti, di antaranya:

1. Perbaikan total dermaga tambatan perahu yang saat ini sudah tidak layak pakai.

2. Pembangunan tanggul penahan ombak permanen untuk mengantisipasi abrasi dan melindungi pemukiman warga.

3. Pengaspalan atau betonisasi jalan desa guna meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.

4. Pembangunan sistem drainase untuk mencegah banjir serta meningkatkan kebersihan lingkungan.

5. Dukungan untuk penguatan nilai keagamaan, termasuk bantuan genset untuk masjid dan fasilitas bagi Majelis Taklim.

Sebagai wakil rakyat yang mewakili aspirasi masyarakat, Muladis, S.IP. menegaskan bahwa dirinya akan mengawal dan memperjuangkan lima usulan utama yang sangat mendesak, yakni perbaikan total dermaga, pembangunan tanggul penahan ombak, pengaspalan/betonisasi jalan desa.pembangunan drainase serta bantuan genset untuk fasilitas Mesjid.

“Saya berharap usulan masyarakat ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dan instansi terkait, mengingat pentingnya infrastruktur ini bagi kehidupan dan kesejahteraan warga Waturambaha,” ujar Muladis.

Dengan adanya reses ini, diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan direalisasikan dalam program pembangunan daerah demi kemajuan Desa Waturambaha serta kesejahteraan masyarakat Kecamatan Lasolo Kepulauan.

Lintasoheo.com | Konut – Anggota DPRD Konut, Muladis, S.IP. Melakukan Rese di Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan,Minggu 16/2/2025.

Dari Fraksi Merah Putih Partai Demokrat sekaligus Menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Demokrat Konawe Utara Muladis, S.IP. sebelumnya juga telah melakukan reses pertama di Desa Waturambaha dan berjanji akan mengawal dan Perjuangkan lima usulan froritas utama Masyarakat.

Pada Reses ke-2 yang dilaksanakan di Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Anggota DPRD Konut, Muladis, S.IP., bersama tim rombongan kembali disambut hangat oleh Pemerintah Desa dan masyarakat setempat. Dalam kegiatan ini, warga menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup mereka.

Empat usulan utama yang diajukan oleh Pemdes dan masyarakat Desa Labengki diantaranya.

Penyediaan Air Bersih Mengingat Labengki adalah daerah kepulauan, akses terhadap air bersih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.

Pengadaan Transportasi Kapal, Transportasi laut sangat penting bagi warga untuk mobilitas sehari-hari, baik untuk kebutuhan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Pemberdayaan Masyarakat, Program-program pelatihan dan bantuan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi warga.

Mendisiplinkan Tenaga Kesehatan, Salah satu harapan besar masyarakat Labengki adalah agar tenaga kesehatan, baik perawat maupun bidan desa, bermukim di Desa Labengki. Dengan tersedianya Pustu dan rumah dinas, diharapkan Dinas Kesehatan atau Puskesmas Lasolo Kepulauan dapat mengatur kebijakan agar tenaga kesehatan menetap di desa demi memastikan pelayanan kesehatan lebih optimal, terutama untuk kondisi darurat.

Sebagai wakil rakyat, Muladis, S.IP. menegaskan bahwa ia akan mengawal dan memperjuangkan usulan-usulan tersebut, terutama kedisiplinan tenaga kesehatan agar tetap tinggal di desa, sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan memadai.

“Kami berharap Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan, dapat memberikan atensi khusus terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di Desa Labengki. Jika rumah dinas dan fasilitas sudah tersedia, maka yang perlu dilakukan adalah memastikan mereka menetap agar pelayanan kesehatan lebih mudah diakses oleh masyarakat,” ungkap Muladis.

Kata dia,perhatian khusus terhadap keberadaan tenaga kesehatan di desa tersebut. perlunya ketegasan dari Dinas Kesehatan dalam memastikan perawat dan bidan desa tinggal dan stand by di Labengki untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan efektif kepada masyarakat.

Menurutnya, Pustu dan rumah dinas sudah tersedia, sehingga tidak ada alasan bagi tenaga kesehatan untuk tidak bermukim di desa. Kehadiran tenaga kesehatan yang selalu siap di tempat akan sangat membantu masyarakat, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan pertolongan pertama dengan segera.

“Masyarakat Labengki sering kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena tenaga kesehatan yang tidak tinggal di desa. Padahal, fasilitas sudah ada. Saya meminta Dinas Kesehatan atau Puskesmas Lasolo Kepulauan untuk menegaskan kebijakan agar tenaga kesehatan wajib bermukim di sini demi kemudahan akses layanan bagi masyarakat,” tegas Muladis.

Dengan adanya perhatian khusus dari DPRD Konut, diharapkan Dinas Kesehatan segera mengambil langkah tegas agar pelayanan kesehatan di Desa Labengki lebih optimal dan masyarakat tidak lagi mengalami keterlambatan dalam mendapatkan layanan medis.

Lintasoheo.com| Konut – PT. Bumi Sentosa Jaya menyerahkan bantuan untuk pembangunan balai desa di Desa Boedingi dan Desa Boenaga. Bantuan diserahkan secara simbolis dengan masing-masing desa menerima Rp 100.000.000.

Penyerahan bantuan ini dilakukan langsung oleh Rijal (Kepala Teknik Tambang), Joko Sulistio Widodo (Humas), dan Rahmad Darmadi (Kadiv Mine Operation). Bantuan tersebut diterima oleh Kepala Desa Boedingi dan Kepala Desa Boenaga, didampingi oleh perangkat desa masing-masing.

Dalam sambutannya, Rijal menyampaikan harapannya agar bantuan ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Semoga bantuan yang diserahkan bisa menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selain sebagai tempat pelayanan administrasi, balai desa nantinya juga dapat menjadi tempat bermusyawarah warga dalam membahas berbagai kegiatan pembangunan desa,” ujar Rijal.

Diharapkan fasilitas balai desa dapat meningkatkan pelayanan publik serta menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam mendorong pembangunan desa yang lebih baik.

Sementara itu, Joko Sulistyo Widodo menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari komitmen PT. Bumi Sentosa Jaya kepada masyarakat sekitar tambang.

“Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan kepada masyarakat sekitar tambang melalui implementasi PPM. Diharapkan, bantuan ini dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat lingkar tambang PT. Bumi Sentosa Jaya,” kata Joko.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan fasilitas balai desa dapat meningkatkan pelayanan publik serta menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam mendorong pembangunan desa yang lebih baik.

LintasOheo.com | Konut – Sehubungan dengan polemik yang terjadi antara masyarakat dan pihak PT SSB, serta mengacu pada kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan pada 13 Januari 2025 di Aula Sanika Satya Wada Polres Konawe Utara, maka dengan ini Forum Masyarakat Sungai Lasolo (FORMASI LASOLO) mengambil sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Polres Konawe Utara untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara masyarakat, PT SSB, dan perwakilan Polres Konawe Utara.

2. Menuntut transparansi dan tindakan nyata dari Polres Konawe Utara dalam mengawal penyelesaian polemik ini guna menghindari konflik berkepanjangan yang dapat merugikan masyarakat.

3. Meminta PT SSB untuk menepati kesepakatan yang telah disepakati bersama guna menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar.

4. Mengingatkan semua pihak agar mengedepankan dialog dan penyelesaian yang adil, tanpa merugikan hak-hak masyarakat.

“Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen kami dalam memperjuangkan hak masyarakat Sungai Lasol,”tutup Hidayat Harun,SH.

Kendari. Lintasoheo.com – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra), Anton Timbang, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk mendukung seluruh kepala daerah yang terpilih hasil Pilkada 2024 maupun pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada.

Meskipun putra beliau, Yudhianto Mahardika Anton Timbang, telah melalui perjuangan maksimal dalam kontestasi Pilkada dan gugatannya di MK ditolak, Anton Timbang menyatakan dukungan penuhnya kepada pasangan pemenang.

“Perjuangan Yudhianto Mahardika telah maksimal. Pertarungan terakhir di MK, dan kita tahu hasilnya. Saya sepakat dengan anak saya, ayo kita semua bersatu untuk mendukung para kepala daerah terpilih. Mari berikan yang terbaik untuk Kota Kendari, Ibu Kota Sulawesi Tenggara,” ujar Anton Timbang.

Ia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk membangun Sulawesi Tenggara. Sikap mendukung penuh pasangan pemenang ini juga mencerminkan komitmen Anton Timbang terhadap kemajuan daerah seperti motto Kadin Sulawesi Tenggara yakni satukan hati, bangkitkan ekonomi Sulawesi Tenggara.

Lebih lanjut, ia menyatakan kesiapannya untuk mendukung segala usaha Yudhianto Mahardika di masa mendatang di berbagai bidang termasuk dalam dunia bisnis.

Kendari. Lintas Oheo. Com– Yudhianto Mahardika Anton Timbang menyampaikan ucapan selamat kepada Siska Karina Imran dan Sudirman, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari terpilih periode 2025-2030.

Ucapan disampaikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kendari 2024.

“Saya berharap pasangan Siska-Sudirman dapat memimpin Kendari dengan baik dan membawa kemajuan bagi kota Kendari,” ungkap Yudhianto Mahardika Anton Timbang, Rabu (05/02/2025).

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim pendukungnya yang telah bekerja keras dan berjuang di Pilwali Kendari.

Wakil Ketua Kadin Sultra ini juga mengajak seluruh masyarakat Kota Kendari untuk bersatu mendukung kepemimpinan baru Siska – Sudirman demi kemajuan kota Kendari.

Lintasoheo.com | Konut – Minat Masyarakat Konawe Utara (Konut) untuk mengabdikan diri sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pelamar pada tahap II yang mencapai 3.556 peserta dari berbagai latar belakang pendidikan. Pendaftaran telah ditutup pada 20 Januari 2025.

Saat ini, Panitia Seleksi Daerah (Panselda) sedang melakukan verifikasi administrasi bagi ribuan pendaftar tersebut. Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung hingga 8 Februari 2025.

Tes PPPK tahap II direncanakan akan dilaksanakan pada April 2025. Pemkab Konut menyediakan kuota sebanyak 900 formasi untuk seleksi CPPPK tahun ini, dengan sisa formasi yang tidak terpenuhi pada tahap I sebanyak 34 posisi.

Sebelumnya, pada tahap I, jumlah pelamar mencapai 2.673 peserta yang bersaing untuk 900 kuota PPPK. Pelaksanaan tes berlangsung selama tiga hari, dari 14 hingga 16 Desember 2024, dengan total delapan sesi.

Bupati Konut, H. Ruksamin, mengimbau kepada seluruh pelamar yang memenuhi kriteria namun belum mendaftar atau tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi tahap I, serta Pegawai Harian Lepas (PHL) yang aktif bekerja di instansi Pemda Konut selama minimal dua tahun, untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

“Dengan tingginya minat masyarakat untuk menjadi bagian dari PPPK di Konut, diharapkan proses seleksi dapat berjalan lancar dan menghasilkan aparatur yang kompeten serta berdedikasi dalam melayani masyarakat,”tutup Ruksamin.

Lintasoheo.com | Konut – Bupati Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ruksamin, resmi melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Eselon IIb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Aula Anawai Ngguluri, Kantor Bupati Konawe Utara, pada Jumat, 24 Januari 2025.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adakah informasi lebih lanjut yang Anda butuhkan terkait acara tersebut?

Pengangkatan tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Eselon IIb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 75 Tahun 2025.

Keputusan tersebut menjadi landasan hukum untuk menempatkan para pejabat pada posisi strategis dalam pemerintahan, dengan harapan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Konawe Utara. Apakah Anda memerlukan rincian nama pejabat atau jabatan yang dilantik.

Pelantikan tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Eselon IIb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, S.Sos., M.Si, Forkopimda, Sekretaris Daerah Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan dukungan penuh terhadap pelantikan tersebut, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Konawe Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Konawe Utara, H. Ruksamin, menegaskan kepada para pejabat yang baru dilantik agar senantiasa mengutamakan pelayanan kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi. Arahan ini diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bupati juga mengingatkan bahwa amanah jabatan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan di Konawe Utara.

“Saya ingatkan bahwa amanah jabatan yang diberikan harus di jalankan dengan penuh tanggungjawab profesionalisme,integritas dan mampu memberikan dampak positif pembangunan di Konawe Utara,”tutup Bupati dua periode, Ruksamin.

Lintasoheo.com | Konut -Di Kritik Menggunakan Pasir Campur Tanah pihak Kontraktor Langsung Mengganti Material.

Pekerjaan proyek pembangunan trotoar menuju Bundaran CBD.proyek tersebut berindikasi ketidak sesuaian standar dalam Penggunaan material seperti pasir bercampur tanah jelas tidak memenuhi spesifikasi teknis yang seharusnya diterapkan untuk memastikan kualitas konstruksi.

Salah satu Warga Kelurahan Wanggudu mengkritik pekerjaan tersebut menggunakan pasir campur tanah.tapi kenyataannya setelah dikritik material tersebut diganti dengan yang lebih bagus sementara kata dia(Warga). Bagian yang terpasang masih menggunakan pasir campur tanah

“Awalnya pihak kontraktor menggunakan pasir campur tanah, tetapi setelah dikritik, mereka langsung mengganti material tersebut dengan pasir yang lebih bagus. Namun, bagian yang sudah terpasang masih menggunakan pasir campur tanah.” Ungkap warga.

Selain itu, fakta bahwa para pekerja tidak mengetahui sumber pasir yang digunakan menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan proyek, termasuk transparansi dalam pengadaan material dan tanggung jawab kontraktor. Kondisi ini bisa berpotensi menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas trotoar dalam waktu dekat.

“Bukti foto dan video masih kami simpan. Kontraktor seperti ini pandai bermain di lapangan, terutama saat pekerjaan mereka mendapat sorotan.”Cetus Warga.

Kurangnya pengawasan dari dinas terkait dalam proyek pembangunan trotoar menuju Bundaran CBD menjadi salah satu faktor utama yang disoroti oleh warga. Kritik dari salah satu warga Kelurahan Wanggudu menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dinas terkait, terutama dalam memastikan kualitas proyek infrastruktur yang menggunakan dana publik.

“Dinas PUPR tidak mengambil Langkah pengawasan yang baik.sehingga pihak kontraktor tidak bekerja asl-aslan.sebab material pasir digunakan bercampur tanah dan saya harap pasir tersebut dilakukan uji leb layak tidaknya untuk digunakan,”ucap salah satu warga kelurahan Wanggudu yang tidak mau disebutkan namanya.

Ia berharap Pemerintah atau pihak terkait harus segera melakukan audit terhadap proyek ini untuk memastikan standar material dan proses pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja.dan Menelusuri sumber material yang digunakan dan memastikan bahwa penyedia material memenuhi spesifikasi yang disyaratkan.

Lanjut kata dia, Pemkab harus bertindak cepat mengevaluasi kinerja Kontraktor.Jika terbukti ada pelanggaran, kontraktor harus diberi sanksi, termasuk kemungkinan penghentian proyek jika diperlukan.

“Proyek tersebut tidak transparansi sebab proyek sebesar itu tidak memasang papan proyek.artinya pihak kontraktor tidak transparan dalam mengerjakan pekerjaan itu,”tutupnya.

Terahir Ia mengajak kepada warga untuk melakukan Pengawasan Publik.dan melaporkan jika ada proyek infrastruktur yang terlihat tidak sesuai standar.

“Sebab proyek infrastruktur yang tidak sesuai standar akan berdampak buruk pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna. Penting agar pihak yang bertanggung jawab segera menangani permasalahan ini dengan serius,”tutupnya.

Sebelumnya media Lintasoheo.com Sudah berulang kali mengkomfirmasi pihak PPK PUPR tidak pernah ada jawaban.