Lintasoheo.com | KONAWE UTARA, – Kemeriahaan HUT ke-80 RI di Kabupaten Konawe Utara berlanjut di Kecamatan Landawe. Bupati Utara (Konut) H. Ikbar, SH., MH memastikan masyarakat Landawe akan mendapatkan kesempatan yang sama seperti kecamatan lain di Konawe Utara yakni memeriahkan hari kemerdekaan dengan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni). Bupati datang langsung membuka agenda Porseni di Kecamatan Landawe, Senin (11/8/2025) sore.

Bupati hadir dengan didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Utara Hj. Wisra Wastawati Ikbar, S.Tr.Keb, Wakil Bupati Konawe Utara (Konut) H. Abuhaera, S.Sos., M.Si, dan Ketua DPRD Herman Sewani, SH.

Tak luput pula jajaran Forkopimda, perwakilan TNI-Polri, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Konut, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian lingkup Pemda Konawe Utara, Camat Landawe, perwakilan perbankan, Kepala Desa se-Kecamatan Landawe, tokoh adat dan tokoh agama hadir dalam kemeriahan ini.

Dengan mengusung tema besar “Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”, HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengokohkan persatuan. Oleh karena itu, Pembukaan Porseni Kecamatan Landawe diawali dengan pelaksanaan defile masyarakat desa se-Kecamatan Landawe.

Setidaknya ada 24 barisan yang diawali dari Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, disusul Puskesmas Landawe, PGRI Landawe, para tokoh adat, hingga tokoh agama.

H. Ikbar SH., MH pun mengapresiasi pembukaan Porseni HUT ke-80 RI di Landawe. Pasalnya acaranya berjalan lancar, dan penuh keceriaan dari para peserta defile. “Pelaksanaan Porseni berjalan dengan baik sesuai jargon kita “KONASARA BERKIBAR” Konawe Utara sebagai Rumah Bersama yang Semakin Maju dan Sejahtera,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, H. Ikbar masyarakat Landawe untuk terus menjaga ikatan persaudaraan. Melalui Porseni, lanjut dia, ada nilai disiplin dan sportivitas. Butuh persatuan untuk bisa mewujudkan satu tujuan yakni berprestasi dan maju bersama.

“Pembukaan Porseni buka sekedar seremonial. Akan tetapi menjadi bukti, bahwa kemerdekaan bukan hanya diwarisi, tapi juga diisi, diperjuangkan, dan diperkuat oleh generasi hari ini,” katanya.

Menurut bupati, olahraga maupun seni merupakan kekuatan pilar pembentuk karakter anak-anak generasi muda dan masa depan daerah Konut. Kegiatan ini pun diharapkan menghadirkan nilai-nilai gotong royong, semangat perjuangan, dan mengasah jiwa kompetisi.

H. Ikbar kemudian mengajak seluruh peserta Porseni untuk mengikuti pertandingan dengan sportif. Ia pun meminta agar Porseni dijadikan ajang untuk mengasah kemampuan dan unjuk prestasi terbaik.

Pemerintah Daerah (Pemda) Konut juga memberikan bantuan alat olahraga berupa seragam olahraga, bola kaki, bola voli, dan net kepada masing-masing desa se-Kecamatan Landawe. (*)

Lintasoheo.com | KONAWE UTARA,Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, S.Sos., M.Si, memimpin Apel Gabungan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Lapangan Kantor Bupati Konawe Utara, Senin (11/8/2025). Apel ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat nasionalisme dan komitmen bersama dalam membangun daerah demi kejayaan bangsa.

Kegiatan tersebut dilaksanakan atas nama Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, SH., MH. Apel gabungan dihadiri oleh para asisten, Staf shli, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Daerah.

Dalam sambutannya, H. Abuhaera mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan disiplin kerja dan meningkatkan kinerja, serta mengisi kemerdekaan dengan kontribusi terbaik di bidang masing-masing. Ia menegaskan, perjuangan di era modern bukan lagi dengan senjata atau bambu runcing, melainkan dengan pengabdian tulus, inovasi, dan kerja nyata yang berorientasi pada kemajuan bangsa.

“Mari kita mengisi kemerdekaan dengan berbuat yang terbaik demi kebaikan negara. Dahulu para pejuang mempertaruhkan nyawa dengan senjata dan bambu runcing. Sekarang, kita berjuang dengan pengabdian, kinerja yang optimal, dan komitmen membangun daerah untuk Indonesia yang lebih maju,” ujarnya.

Apel gabungan ini juga mengusung tema besar peringatan HUT ke-80 RI, yaitu “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, yang selaras dengan visi dan misi KONASARA BERKIBAR — Konawe Utara sebagai “Rumah Bersama” yang semakin maju dan sejahtera.

Wabup menegaskan, semangat kemerdekaan harus menjadi energi positif dalam menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan visi pembangunan daerah hanya dapat tercapai apabila seluruh aparatur dan masyarakat bersinergi dalam semangat gotong royong.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa momentum peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremonial, melainkan wadah refleksi untuk mengukur sejauh mana kontribusi masing-masing pihak dalam membangun bangsa. “Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam sejarah, tetapi harus menjadi pelaku yang memberikan perubahan positif,” tambahnya.

Dengan semangat HUT RI ke-80, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Melalui apel gabungan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat semakin menyadari pentingnya peran aktif dalam mengisi kemerdekaan sesuai kapasitas dan profesi masing-masing.

Apel ditutup dengan doa bersama, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan dan harapan agar Konawe Utara terus menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakatnya. (*)

Lintasoheo.com |KONAWE UTARA – Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, SH., MH., bersama Wakil Bupati H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Utara yang dirangkaikan dengan agenda nasional Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (15/8/2025) di Aula Kantor DPRD Konawe Utara tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui siaran langsung dari Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Suasana sidang di tingkat daerah berlangsung khidmat, mencerminkan semangat nasionalisme yang tinggi di kalangan peserta yang hadir.

Dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menekankan pentingnya persatuan nasional, kemandirian bangsa, serta percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis. Ia menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui dan memperbaiki kesalahan demi kemajuan bersama.

“Bangsa Indonesia harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri, agar kita bisa terus memperbaiki kekurangan tersebut,” ujar Presiden Prabowo.

Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah penguatan kemandirian pangan nasional. Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memutus ketergantungan pada impor pangan melalui pembukaan jutaan hektare lahan sawah baru di berbagai wilayah, sehingga cadangan beras nasional kini mencapai lebih dari 4 juta ton.

“Tidak ada negara yang kuat tanpa kemampuan memproduksi makanan sendiri. Siapa pun yang memanipulasi pasar dan menipu rakyat akan diproses sesuai hukum. Kami tidak takut pada kekuasaan atau kekayaan, karena kekayaan itu berasal dari rakyat Indonesia,” tegasnya.

Menanggapi pidato tersebut, Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-80 RI menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, visi pembangunan daerah harus selaras dengan visi nasional agar terwujud kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

“Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju bukan sekadar tema, tetapi sebuah ajakan untuk bersama-sama menjaga kedaulatan dan membangun kemajuan bangsa,” tutur Ikbar.

Sidang virtual tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Konawe Utara, Herman Sewani, SH., didampingi Wakil Ketua I dan II, serta para anggota dewan. Turut hadir Kapolres Konawe Utara, jajaran pejabat tinggi daerah, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam agenda pembangunan nasional, memperkuat rasa persatuan, serta menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia yang lebih maju.

LintasOheo.com | Konut –
Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait upaya mencegah korupsi di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) melalui pengawasan ketat dan revisi sistem RKAB mendapat sambutan positif dari masyarakat di daerah penghasil tambang. Salah satunya datang dari Koalisi Rakyat Konawe Utara untuk Keadilan Tambang, yang menegaskan pentingnya melibatkan suara rakyat dalam proses reformasi sektor ini.

Menurut Hendrik, aktivis masyarakat dan inisiator Koalisi yang pernah dipenjara karena memperjuangkan hak-hak rakyat, pembenahan sektor pertambangan tak cukup hanya menyentuh pengusaha dan birokrasi. Ketidakadilan struktural yang dirasakan masyarakat harus menjadi bagian dari agenda reformasi.

“Kami menyambut baik langkah Pak Bahlil. Tapi kami juga ingin katakan: korupsi dalam tambang bukan hanya soal suap perizinan. Ketika kontraktor lokal disingkirkan, UMKM tidak diberdayakan, dan rakyat hanya jadi penonton di tanahnya sendiri itu juga bentuk ketidakadilan yang perlu dihentikan,” tegas Hendrik, Minggu (3/8/2025).

Hendrik menambahkan bahwa masyarakat Konawe Utara sudah lama hidup dalam tekanan akibat dampak aktivitas pertambangan. Mulai dari kehilangan lahan, pencemaran lingkungan, rusaknya infrastruktur hingga kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan protes.

“Rakyat kami hidup dalam penderitaan di atas tanah yang kaya. Tapi ketika kami bicara, kami dibungkam. Saya sendiri pernah merasakannya. Tapi kini kami bangkit. Koalisi ini bukan untuk melawan hukum, melainkan untuk memastikan hukum benar-benar dijalankan,” katanya.

Koalisi Rakyat Konawe Utara untuk Keadilan Tambang dibentuk sebagai respons atas ketimpangan dalam tata kelola pertambangan di daerah. Gerakan ini bertujuan:

Mendorong implementasi UU Nomor 2 Tahun 2025, terutama Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 151 tentang kewajiban kemitraan dengan usaha lokal.

Mengawal pelaksanaan Permen Investasi/BKPM No. 1 Tahun 2022 mengenai kemitraan usaha besar dan kecil.

Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil tambang secara adil.

“Ini bukan gerakan milik satu dua orang. Ini milik seluruh rakyat yang ingin melihat tanah ini diperlakukan adil. Kami akan bersuara ke kementerian, ke media, dan mengawal proses di daerah dengan cara damai dan legal,” ujar Hendrik.

Dalam pernyataannya, Koalisi menyampaikan seruan terbuka kepada:

1. Pemerintah Pusat
Agar membuka ruang partisipasi rakyat lokal dalam proses reformasi pertambangan, tidak hanya melalui asosiasi pengusaha.

2. Pemerintah Daerah
Agar menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap perusahaan tambang dan menindak tegas yang tidak mematuhi kewajiban bermitra secara lokal.

3. Perusahaan Tambang
Agar segera bermitra dengan perusahaan lokal, memberdayakan UMKM, dan menghormati hak-hak masyarakat yang terdampak.

Rilis ini ditutup dengan pesan kuat dari Koalisi, yang menyebut gerakan mereka lahir bukan dari kebencian, tapi dari tuntutan keadilan yang selama ini diabaikan.

“Kami tidak datang membawa kemarahan, kami datang membawa kepastian hukum. Kami tidak menuntut belas kasihan, kami menuntut keadilan. Dan kami tidak akan mundur,” ujar Hendrik.

“Jika mereka tak mendengar suara kami dengan telinga, maka biarlah mereka mendengar dengan getaran bumi tempat kami berdiri.”

Koalisi memastikan bahwa perjuangan akan terus berjalan di berbagai lini: hukum, media, dan masyarakat. Bagi mereka, suara dari tanah luka ini adalah panggilan

 

Lintasoheo.com | Konut – Bupati Konawe Utara (Konut), H. Ikbar, mendampingi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam peresmian Jembatan Bailey yang berlokasi di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, pada Jumat (25/7/2025).

Jembatan Bailey ini dibangun sebagai solusi atas keterbatasan akses transportasi yang selama ini dirasakan masyarakat. Kehadirannya diharapkan mampu mempercepat mobilitas, membuka jalur ekonomi baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman Konut.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke desa-desa terpencil. “Pembangunan jembatan ini bukan hanya soal akses, tetapi juga bentuk kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan rakyat. Saya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara atas komitmennya mendukung program pembangunan provinsi,” ujar Gubernur.

Bupati H. Ikbar menyampaikan bahwa jembatan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Sultra dan instansi terkait lainnya. Ia berharap jembatan ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kita ingin masyarakat Sambandete dan sekitarnya merasakan dampak langsung pembangunan ini, terutama dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” ucap Bupati.

Peresmian turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD, tokoh masyarakat, dan warga setempat yang tampak antusias menyambut infrastruktur yang telah lama mereka harapkan.

 

 

Lintasoheo.com | Kendari — Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Horizon Kendari, Kamis (31/07/2025).

Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kerja sama ini mendukung optimalisasi layanan perbankan dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Konawe Utara.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, S.H., M.H., didampingi oleh Sekretaris Daerah Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd., serta sejumlah pejabat Pemerintah Daerah, termasuk para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sementara dari pihak Bank BTN Kantor Cabang Kendari hadir langsung Brand Manager, Yusuf Rizali, yang juga menjadi penandatangan mewakili pihak perbankan.

Dalam sambutannya, Bupati H. Ikbar menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Pemda Konawe Utara untuk membangun sistem keuangan daerah yang modern dan terintegrasi dengan teknologi perbankan. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan institusi keuangan dalam mendukung program-program pembangunan.

“Melalui MoU ini, kami berharap sinergi antara Pemda dan perbankan semakin kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif serta mempercepat pembangunan ekonomi daerah,” tutur Bupati Ikbar.

Pihak Bank BTN menyambut baik kerja sama tersebut sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap penguatan layanan keuangan pemerintah daerah. Yusuf Rizali juga menegaskan bahwa BTN siap mendukung perluasan akses masyarakat terhadap produk-produk perbankan yang inklusif dan memberdayakan.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan MoU oleh kedua belah pihak dan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

LintasOheo com | Konut- Aktivis Vokal asal Konawe Utara, Hendrik, kembali menggemparkan publik dengan kritik kerasnya terhadap 79 perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut. Dalam konferensi pers hari ini, ia menuduh seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel melanggar Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mewajibkan penggunaan jasa pertambangan lokal dan nasional.

“Pasal itu jelas: Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional. Tapi sejak aturan itu berlaku, tidak satu pun dari 79 perusahaan ini yang menjalankannya,” tegas Hendrik, yang dikenal luas karena perjuangannya yang bahkan membawanya ke balik jeruji besi.

Hendrik menyebut bahwa berdasarkan data DPM-PTSP Sultra tahun 2020, 79 IUP nikel aktif di Konawe Utara. Namun, perusahaan lokal justru menjadi penonton di tanah sendiri, tanpa mendapat peluang nyata untuk terlibat dalam rantai industri tambang.

“Ini bukan sekadar soal bisnis. Ini soal keadilan. Kami dirampas haknya, lingkungan kami rusak, tapi saat kami menuntut hak, yang kami terima adalah intimidasi, kriminalisasi, bahkan penjara,” ujarnya penuh emosi.

Ia juga menyinggung dampak buruk aktivitas tambang terhadap masyarakat sekitar: kerusakan lahan pertanian, pencemaran sumber air, hingga hilangnya mata pencaharian tradisional.

Aktivis yang namanya tak asing dalam perjuangan agraria dan lingkungan ini menutup pernyataannya dengan menyerukan penegakan hukum yang adil sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3.

“Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan segelintir korporasi,” pungkasnya.

 

LintasOheo.com | Konut – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa penyerahan Surat Keputusan (SK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di Konut dijadwalkan pada Oktober 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekda usai mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, pada Rabu, 23 Juli 2025.

“Kebijakan pemerintah pusat terkait rekrutmen PPPK tahap I 2024, yang dilaksanakan oleh KemenPAN-RB dan BKN, menetapkan bahwa peserta yang lulus kategori R2 dan R3 akan mulai bekerja per 1 Oktober. Jadwal ini bersifat nasional dan tidak bisa diubah,” jelas Safruddin.

Ia menambahkan, khusus untuk Konawe Utara, SK pengangkatan PPPK akan diberikan bersamaan dengan penetapan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pada Oktober. Penyerahan SK tidak bisa dipercepat maupun ditunda karena telah ditetapkan secara nasional.

Mengenai beberapa peserta yang mengundurkan diri meski telah dinyatakan lulus, Sekda menjelaskan bahwa hal itu dimungkinkan karena tidak ada batasan regulasi yang melarangnya. Yang penting, mereka yang mendaftar adalah tenaga honorer yang memiliki SK Pengabdian dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan unit organisasi.

Lebih lanjut, Safruddin menerangkan bahwa meskipun proses pelaksanaan seleksi dilakukan oleh BKN, namun pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Konut. Inilah yang kemudian menetapkan peserta dalam kategori R2 dan R3.

Terkait PPPK paruh waktu yang telah lolos seleksi administrasi dan memperoleh nomor ujian, nasib mereka akan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

“Itu akan dikembalikan kepada daerah, dilihat dari kemampuan fiskal. Karena sesuai aturan, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari APBD. Saat ini, setelah refocusing dan kelulusan 900 PPPK, belanja pegawai kita sudah mencapai 34 persen,” tegasnya.

Ia pun menutup dengan menyampaikan kekhawatiran bahwa kondisi ini berpotensi melampaui batas belanja pegawai yang diperbolehkan secara nasional.

Sebagai informasi, jumlah peserta yang dinyatakan lolos PPPK Tahap I Formasi Tahun 2024 di Konawe Utara meliputi:

727 orang tenaga teknis,

69 tenaga kesehatan, dan

57 tenaga guru.

 

Lintasoheo com | Konut — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Konawe Utara menggelar kegiatan tanam serentak komoditi cabai sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Kegiatan ini berlangsung di Desa Awila Puncak, Kecamatan Molawe, pada Rabu (16/7/2025).

Dihadiri langsung oleh Bupati Konawe Utara H. Ikbar, S.H., M.H., Wakil Bupati H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., jajaran FORKOPIMDA, Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, para Camat se-Kabupaten Konawe Utara, serta TP-PKK tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa.

Untuk diketahui, kegiatan tanam serentak cabai ini dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari program strategis daerah dalam menghadapi ancaman krisis pangan dan inflasi.

Dalam sambutannya, Bupati H. Ikbar menegaskan pentingnya sinergi antara TP-PKK dan Koperasi Desa dalam menggerakkan “Warung Hidup” sebagai salah satu solusi nyata peningkatan perekonomian masyarakat. Ia juga menginstruksikan agar program ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi dijalankan secara berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Mari kita jadikan pekarangan rumah sebagai sumber pangan dan penghasilan. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, kita bisa wujudkan Konawe Utara yang tangguh dan mandiri pangan,” ujar Bupati.

Melalui penanaman serentak ini, TP PKK Konut menunjukkan komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan sekaligus berkontribusi dalam pengendalian inflasi daerah, khususnya komoditas hortikultura seperti cabai yang kerap menjadi penyumbang fluktuasi harga.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan berbasis keluarga.