Lintasoheo.com | Konut – Banjir yang terjadi di wilayah hilir Sungai Lalindu, khususnya di Desa Padalere Utama dan Jalan Trans Sulawesi di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Masyarakat mendesak agar pemerintah segera meninjau ulang dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) yang beroperasi di wilayah hulu, tepatnya di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe.

Desakan ini muncul akibat dugaan bahwa aktivitas pertambangan PT SCM telah berkontribusi terhadap perubahan tata air dan ekosistem yang memicu luapan sungai dan banjir bandang ke wilayah hilir Konut.

Warga mengkhawatirkan bahwa jika tidak ada penanganan dan pengawasan serius, dampak lingkungan akan semakin parah dan mengancam keselamatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

Menurut sejumlah masyarakat, keberadaan Amdal dan dokumen UKL/UPL bukan hanya formalitas, melainkan landasan utama yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk segera melakukan audit lingkungan secara menyeluruh dan terbuka, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

“Banjir ini bukan hanya karena curah hujan. Kita harus melihat aktivitas di hulu, apakah alih fungsi lahan, pembendungan air, dan penambangan sudah sesuai dengan kaidah lingkungan. Pemerintah harus turun tangan dan mengevaluasi Amdal PT SCM secara serius,” ujar Sulaiman Alpamba salah satu warga Konut. Minggu (06/04/2025).

Masyarakat juga meminta agar hasil evaluasi Amdal dan UKL/UPL tersebut disampaikan secara transparan kepada publik, guna menjamin akuntabilitas serta mencegah dampak lanjutan di masa depan.

Pemerintah Provinsi dan pusat diharapkan tidak tinggal diam dan segera bertindak untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Konawe Utara.

“Apabali kerusakan hutan kawasan dan lingkungan di kecamatan routa sebagai wilayah hulu, maka akan berdampak besar dan signifikan di wilayah hilir sungai Lalindu di Konawe Utara,” Pungkasnya.

Lintasoheo.com| Konut – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara. menunjukkan kepedulian terhadap pengguna jalan Trans Sulawesi dengan membuat rakit penyeberangan secara gratis. Langkah ini diambil untuk meringankan beban masyarakat yang selama ini harus membayar mahal saat menyeberang menggunakan rakit milik swasta.

Selama ini, tarif penyeberangan dinilai sangat memberatkan. Untuk kendaraan roda dua, warga dikenakan biaya hingga Rp100.000, sementara kendaraan roda empat dibanderol mulai dari Rp500.000 hingga Rp700.000 sekali menyeberang.

Kepala BPBD Konut menyampaikan bahwa pembuatan rakit ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat, terutama mereka yang terganggu aktivitasnya akibat kondisi infrastruktur jalan terdampak banjir.

“Kami ingin memastikan akses warga tetap lancar tanpa harus terbebani biaya tinggi,” ujarnya.

Diharapkan inisiatif ini dapat membantu memperlancar arus lalu lintas serta meringankan beban ekonomi masyarakat pengguna jalan antar provinsi yang berada diwilayah terdampak banjir jalan trans Sulawesi Desa Sambandete,Kecamatan Oheo,Kabupaten Konawe Utara.

Namun, niat baik tersebut tidak berjalan semulus yang diharapkan. Kehadiran rakit gratis buatan pemerintah mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat yang sebelumnya mengoperasikan rakit secara swadaya. Mereka merasa dirugikan dan menilai bahwa rakit milik pemerintah adalah “Rakit Ilegal”

Sekretaris BPBD,Galib,STP.,M,Ap mengatakan,Penolakan ini sempat memicu ketegangan di lokasi penyeberangan. BPBD bersama aparat keamanan setempat pun telah turun tangan untuk meredam situasi agar tidak semakin memanas.

Ia berharap semua pihak dapat mengedepankan kepentingan bersama, terutama demi kelancaran aktivitas masyarakat yang selama ini sangat bergantung pada akses jalan Trans Sulawesi.

“Untuk meredam situasi dan memastikan rakit bantuan Pemda bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, aparat gabungan TNI dan Polri diharapkan mengawal operasional rakit agar berjalan tanpa hambatan,”ungkapnya

Dengan hadirnya dukungan dari unsur keamanan, pemerintah daerah berharap seluruh elemen masyarakat dapat menahan diri dan mengedepankan kepentingan bersama. Rakit ini dibangun sebagai solusi kemanusiaan, bukan untuk merugikan pihak manapun.

“Kita ingin semua pengguna jalan bisa menyeberang dengan aman dan tanpa biaya tinggi. Ini murni demi kepentingan rakyat,” tutup Galib,STP.,M,Ap

Lintasoheo.com | Konut – Bupati Konawe Utara bersama Forkopimda meninjau kondisi banjir yang melanda Jalan Trans Sulawesi yang berada di Desa Sambadete, Kecamatan Oheo. Dalam kunjungannya, Bupati Konut menyampaikan bahwa status darurat siaga bencana disiagakan untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat terhadap dampak banjir.

“Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir, serta untuk memastikan keselamatan warga dan infrastruktur daerah tetap terjaga,”ucapnya.

Lanjut kata dia,Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memberikan bantuan darurat bagi masyarakat yang terdampak.

Dalam kunjungannya ,Bupati Konawe Utara (Konut),H.Ikbar.resmi menetapkan status darurat siaga bencana. Keputusan ini diambil setelah meninjau langsung kondisi banjir di Jalan Trans Sulawesi Desa Sambadete, Kecamatan Oheo.

Pemerintah daerah bersama Forkopimda akan meningkatkan kesiapsiagaan dengan menyalurkan bantuan darurat serta mengerahkan tim gabungan untuk membantu warga terdampak. Bupati Konut juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan mengikuti arahan petugas guna menghindari resiko yang lebih besar.

“Bersama Forkopimda segera meningkatkan kesiapsiagaan dengan menyerahkan tim gabungan,membantu warga yang terdampak, saya menghimbau kepada Masyarakat agar tetap waspada dan mengikuti arahan petugas untuk menghindari resiko yang besar,” tutup Bupati,H.Ikbar.

Lintasoheo.com | Konut – Bupati Konawe Utara (Konut), H. Ikbar, SH., MH, memimpin Safari Ramadhan perdana tingkat kecamatan yang digelar di Masjid Al Irsyad, Desa Basule, Kecamatan Lasolo, pada Rabu (5/3/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Konut, H. Abuhera, S.Sos., M.Si, Ketua TP PKK Konut, Hj. Wisra Wastawati, S.Tr. Keb, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Konut. Selain itu, Kepala OPD lingkup Pemda Konut, Camat Lasolo, serta para kepala desa se-Kecamatan Lasolo juga turut hadir dalam acara tersebut.

Safari Ramadhan ini menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus sebagai momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah.

Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, Bupati Konut secara simbolis menyerahkan bantuan sebanyak 170 paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Selain itu, ia juga memberikan dana hibah sebesar Rp100 juta untuk pembangunan Masjid Nurul Fatima di Desa Muara Tinobu.

Dalam sambutannya, Bupati H. Ikbar menegaskan pentingnya kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadhan. “Melalui Safari Ramadhan ini, kita ingin semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, serta berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Kegiatan Safari Ramadhan ini ditutup dengan rangkaian acara buka puasa bersama, ceramah agama, serta sholat Isya dan Tarawih berjamaah yang berlangsung di Masjid Al Amin, Kelurahan Tinobu.

Dengan adanya Safari Ramadhan ini, diharapkan masyarakat dapat semakin merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan mereka, serta memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah bulan suci Ramadhan.

Lintasoheo,com | Jakarta – 24 Februari 2025 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Karya Murni Sejati 27 dalam perkara hukum yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta PT Antam Tbk.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 767 K/TUN/2024 yang disampaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 128/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 1 April 2024, yang sebelumnya membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 201/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 November 2023.

Dalam putusan kasasi ini, Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari PT Karya Murni Sejati 27.*
2. Membatalkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1098/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2022 yang mencabut izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya seluas ±146,77 hektar atas nama PT Karya Murni Sejati 27 di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.*
3. Mewajibkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mencabut keputusan tersebut.*
4. Menghukum PT Antam Tbk dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membayar biaya perkara di semua tingkat pengadilan, termasuk biaya kasasi sebesar Rp 500.000,00.*

Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi PT Karya Murni Sejati 27 dalam menjalankan aktivitas operasionalnya di wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya. Keputusan ini juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur administrasi dalam penerbitan dan pencabutan izin usaha oleh instansi terkait.

IPPKH dan IUP adalah Izin Berantai*
Dalam konteks hukum pertambangan, IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) merupakan izin yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan dikembalikannya IPPKH PT Karya Murni Sejati 27, secara hukum seharusnya IUP yang dimiliki oleh perusahaan juga tetap berlaku. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa IPPKH merupakan izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di kawasan hutan, yang dalam hierarki perizinan bertumpu pada keberadaan IUP sebagai dasar utama operasional pertambangan.

Teguh Triesna Dewa, S.H., selaku kuasa hukum PT Karya Murni Sejati 27, menyambut baik putusan ini dan menyatakan, “Putusan ini menunjukkan bahwa hukum telah ditegakkan dengan adil. Kami berharap keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi klien kami dan seluruh pelaku usaha yang bergerak di sektor ini. Dengan adanya putusan ini, jelas bahwa IUP yang dimiliki PT KMS 27 seharusnya tetap berlaku mengingat IPPKH adalah bagian dari rantai izin yang sah.”

Dengan adanya putusan ini, PT Karya Murni Sejati 27 menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses hukum ini. Perusahaan berkomitmen untuk terus menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah operasionalnya.

Tentang PT Karya Murni Sejati 27

PT Karya Murni Sejati 27 adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel dengan komitmen terhadap tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Perusahaan terus berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta berkontribusi pada pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Lintasoheo.com | Konsel – Lanud Haluoleo Kendari berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyalurkan makan siang bergizi gratis di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Makan siang gratis ini merupakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lanud Haluoleo dan Kadin Sultra menyalurkan makan siang gratis di dua Sekolah, yakni SD Negeri 06 Abeko dan SD Negeri 02 Lameuru, Kecamatan Ranomeeto Barat, Selasa (25/2/2025).

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Haluoleo Kolonel Pnb Lilik Eko Susanto, mengungkapkan saat ini, jumlah makanan yang di salurkan sebanyak 307 kotak.

“307 kotak makanan bergizi pada hari pertama dan akan berkelanjutan,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang mengatakan penyaluran makam bergizi yang dilakukan merupakan salah satu uji coba, untuk melihat bagaimana tehnik keberlangsungan program tersebut.

“Oleh karena itu, Lanud ini mempunyai lahan yang bisa dikembangkan untuk pembangunan kandang ayam potong, ayam petelur dan untuk penanaman sayur sehat agar kita tidak kekurangan bahan baku nantinya,” ucapnya.

Anton Timbang menyebutkan, jumlah penerima makan siang gratis secara berkelanjutan yakni sebanyak 3.647 siswa.

“Program pemerintah ini sangat luar biasa karena hal ini dapat mencerdaskan anak bangsa dan menjadi sebuah kebanggan bangsa kita,” tutupnya.

Lintasoheo.com | Konut – Apel Gabungan Perdana dipimpin oleh Wakil Bupati Abuhaera, mewakili Bupati Ikbar. di pelataran Kantor Bupati Konawe Utara pad Senin,(25/2/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Konawe Utara, Safruddin, beserta jajaran asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, kepala bagian, dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Konut.

Ikbar dan Abuhaera kini resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara untuk periode 2025-2030 setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 20 Februari 2025. Dengan kepemimpinan mereka, diharapkan dapat membawa perubahan positif dan kemajuan bagi Kabupaten Konawe Utara.

Selanjutnya akan merealisasikan visi dan misi yang telah mereka janjikan saat kampanye. Janji politik yang mereka sampaikan di setiap titik kampanye akan menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan selama periode 2025-2030.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Abuhaera menekankan pentingnya disiplin kerja dan pelayanan prima kepada masyarakat. Beliau mengajak seluruh ASN untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah dicanangkan.

Selain itu, Abuhaera juga mengingatkan agar seluruh pegawai menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan nama baik pemerintah daerah.

Apel ini menandai dimulainya masa kerja kepemimpinan baru di Kabupaten Konawe Utara, dengan harapan dapat membawa perubahan positif dan kemajuan bagi daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Lintasoheo.com | Konut – Anggota DPRD Konut, Muladis, S.IP., Gelar Reses di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan,Pada Sabtu, 15 Februari 2025.

Muladis, S.IP., yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Konawe Utara (Konut), menggelar reses di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan. Kegiatan ini disambut hangat oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, serta masyarakat setempat, yang antusias menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terkait pembangunan desa.

Dalam reses tersebut, masyarakat mengajukan beberapa usulan prioritas yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti, di antaranya:

1. Perbaikan total dermaga tambatan perahu yang saat ini sudah tidak layak pakai.

2. Pembangunan tanggul penahan ombak permanen untuk mengantisipasi abrasi dan melindungi pemukiman warga.

3. Pengaspalan atau betonisasi jalan desa guna meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.

4. Pembangunan sistem drainase untuk mencegah banjir serta meningkatkan kebersihan lingkungan.

5. Dukungan untuk penguatan nilai keagamaan, termasuk bantuan genset untuk masjid dan fasilitas bagi Majelis Taklim.

Sebagai wakil rakyat yang mewakili aspirasi masyarakat, Muladis, S.IP. menegaskan bahwa dirinya akan mengawal dan memperjuangkan lima usulan utama yang sangat mendesak, yakni perbaikan total dermaga, pembangunan tanggul penahan ombak, pengaspalan/betonisasi jalan desa.pembangunan drainase serta bantuan genset untuk fasilitas Mesjid.

“Saya berharap usulan masyarakat ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dan instansi terkait, mengingat pentingnya infrastruktur ini bagi kehidupan dan kesejahteraan warga Waturambaha,” ujar Muladis.

Dengan adanya reses ini, diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan direalisasikan dalam program pembangunan daerah demi kemajuan Desa Waturambaha serta kesejahteraan masyarakat Kecamatan Lasolo Kepulauan.

Lintasoheo.com | Konut – Anggota DPRD Konut, Muladis, S.IP. Melakukan Rese di Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan,Minggu 16/2/2025.

Dari Fraksi Merah Putih Partai Demokrat sekaligus Menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Demokrat Konawe Utara Muladis, S.IP. sebelumnya juga telah melakukan reses pertama di Desa Waturambaha dan berjanji akan mengawal dan Perjuangkan lima usulan froritas utama Masyarakat.

Pada Reses ke-2 yang dilaksanakan di Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Anggota DPRD Konut, Muladis, S.IP., bersama tim rombongan kembali disambut hangat oleh Pemerintah Desa dan masyarakat setempat. Dalam kegiatan ini, warga menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup mereka.

Empat usulan utama yang diajukan oleh Pemdes dan masyarakat Desa Labengki diantaranya.

Penyediaan Air Bersih Mengingat Labengki adalah daerah kepulauan, akses terhadap air bersih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.

Pengadaan Transportasi Kapal, Transportasi laut sangat penting bagi warga untuk mobilitas sehari-hari, baik untuk kebutuhan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Pemberdayaan Masyarakat, Program-program pelatihan dan bantuan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi warga.

Mendisiplinkan Tenaga Kesehatan, Salah satu harapan besar masyarakat Labengki adalah agar tenaga kesehatan, baik perawat maupun bidan desa, bermukim di Desa Labengki. Dengan tersedianya Pustu dan rumah dinas, diharapkan Dinas Kesehatan atau Puskesmas Lasolo Kepulauan dapat mengatur kebijakan agar tenaga kesehatan menetap di desa demi memastikan pelayanan kesehatan lebih optimal, terutama untuk kondisi darurat.

Sebagai wakil rakyat, Muladis, S.IP. menegaskan bahwa ia akan mengawal dan memperjuangkan usulan-usulan tersebut, terutama kedisiplinan tenaga kesehatan agar tetap tinggal di desa, sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan memadai.

“Kami berharap Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan, dapat memberikan atensi khusus terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di Desa Labengki. Jika rumah dinas dan fasilitas sudah tersedia, maka yang perlu dilakukan adalah memastikan mereka menetap agar pelayanan kesehatan lebih mudah diakses oleh masyarakat,” ungkap Muladis.

Kata dia,perhatian khusus terhadap keberadaan tenaga kesehatan di desa tersebut. perlunya ketegasan dari Dinas Kesehatan dalam memastikan perawat dan bidan desa tinggal dan stand by di Labengki untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan efektif kepada masyarakat.

Menurutnya, Pustu dan rumah dinas sudah tersedia, sehingga tidak ada alasan bagi tenaga kesehatan untuk tidak bermukim di desa. Kehadiran tenaga kesehatan yang selalu siap di tempat akan sangat membantu masyarakat, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan pertolongan pertama dengan segera.

“Masyarakat Labengki sering kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena tenaga kesehatan yang tidak tinggal di desa. Padahal, fasilitas sudah ada. Saya meminta Dinas Kesehatan atau Puskesmas Lasolo Kepulauan untuk menegaskan kebijakan agar tenaga kesehatan wajib bermukim di sini demi kemudahan akses layanan bagi masyarakat,” tegas Muladis.

Dengan adanya perhatian khusus dari DPRD Konut, diharapkan Dinas Kesehatan segera mengambil langkah tegas agar pelayanan kesehatan di Desa Labengki lebih optimal dan masyarakat tidak lagi mengalami keterlambatan dalam mendapatkan layanan medis.