Lintas Oheo.com

Lintasoheo.com | Kendari – Sentra Pengolahan dan Penyediaan Makanan (SPPG) Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, yang merupakan binaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara, mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

Deputi Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam RI, Marsda TNI Eko Dono Indarto, saat melakukan peninjauan pada Rabu (1/10/2025), menilai pengelolaan SPPG tersebut sudah baik dan berpotensi menjadi proyek percontohan.

Menurutnya, dua aspek utama yang harus dijaga secara berkelanjutan adalah kebersihan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.

“Tingkat kebersihan SPPG harus menjadi tolok ukur. Yang kedua adalah membangun SOP, bagaimana kita masuk ke area SPPG yang terbatas. Saya sarankan agar setiap tahapan mulai dari unloading, preparing, cooking, plating, hingga distribusi melalui mobil box dikontrol ketat dan berstandar,” ujar Marsda Eko Dono Indarto.

Ia mengingatkan pentingnya konsistensi pengawasan oleh pengelola, sebab satu kelalaian dapat mengganggu kredibilitas program. Meski begitu, dirinya mengapresiasi langkah maksimal yang sudah dilakukan SPPG Wuawua dalam mendukung program prioritas pemerintah.

“Secara umum ini sudah bagus. Ini bisa dicontoh minimal seperti ini. Namun pengawasan jangan sampai kendor, karena dari hari ke hari kebersihan lingkungan harus tetap dijaga,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap sinergi antara pengelola SPPG dengan mitra kerja terus diperkuat agar kualitas makanan tetap terjamin hingga sampai ke anak-anak penerima manfaat.

Sementara itu, Ketua SPPG Wuawua, Jevi Arni, menegaskan komitmen pihaknya untuk menjaga mutu dan keamanan pangan. Hingga saat ini, SPPG yang baru beroperasi sekitar dua minggu telah melayani 1.520 peserta didik sebagai penerima manfaat.

“Kami selalu utamakan quality control. Mulai dari barang masuk, proses memasak, hingga packing dan distribusi semuanya dicek berulang. Cross check dilakukan lebih dari sekali agar kualitas makanan benar-benar terjamin,” jelas Jevi Arni.

Dengan penerapan sistem yang ketat dan dukungan berbagai pihak, SPPG Wuawua diharapkan menjadi model pengelolaan penyediaan makanan sehat yang dapat direplikasi di daerah lain.

 

Lintasoheo.com | Konut – Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., mewakili Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, S.H., M.H., memimpin langsung Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Lapangan Upacara Kantor Bupati Konawe Utara, Rabu (1/10/2025).

Upacara berlangsung khidmat dan penuh makna, dengan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, TNI/Polri, pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Abuhaera menegaskan bahwa Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekadar mengenang sejarah kelam bangsa, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat tekad bersama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Hari Kesaktian Pancasila merupakan pengingat bagi kita semua bahwa ideologi negara ini lahir dari perjuangan, pengorbanan, serta kebulatan tekad para pendiri bangsa. Pancasila adalah perekat persatuan sekaligus pedoman kita dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berkomitmen menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam setiap kebijakan pembangunan. “Segala program pemerintah harus berorientasi pada persatuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Itulah wujud nyata pengamalan Pancasila,” tambahnya.

Upacara berlangsung dengan tertib, diawali dengan penghormatan kepada bendera Merah Putih, pembacaan teks Pancasila, ikrar, hingga pembacaan doa bersama. Seluruh peserta upacara juga memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan ideologi bangsa.

Nuansa khidmat begitu terasa, terutama ketika doa bersama dipanjatkan untuk para syuhada bangsa yang telah berkorban demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara.

Di akhir amanatnya, Wakil Bupati Abuhaera mengajak seluruh masyarakat Konawe Utara untuk terus menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah tantangan global, arus digitalisasi, serta potensi perpecahan akibat berita bohong (hoaks) dan polarisasi politik.

“Dengan semangat Pancasila, kita harus tetap bergandengan tangan, membangun daerah, dan bersama-sama mewujudkan masyarakat Konawe Utara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutupnya.

Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Konawe Utara tahun 2025 ini menegaskan kembali bahwa Pancasila bukan hanya warisan sejarah, melainkan pedoman abadi bangsa yang harus dijaga dan diamalkan lintas generasi.

Lintasoheo.com |Surabaya,- Minggu, 28/9/2025, kami diundang Pers rilis oleh Hendro Moedjianto (79) bersama istri dan Penasehat Hukumnya, MMT Yudhihari HH.,SH., dan Yuno Veolenna T.E.P.M., di Excelco Jemursari Surabaya. Hadir pula Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia), Hartanto Boechori.

Disampaikan Hendro yang ternyata anggota Deppush Pers PJI (Departemen Pusat Usaha Pers Persatuan Jurnalis Indonesia) dan penasehat hukumnya, bahwa tingkah pola Penegak Hukum dan Keadilan, cenderung “payah”.

Sengketa tanah antara Hendro Moedjianto atau Hendro Mujianto (Hendro) dengan Leon Agustono (Leon), tak kunjung tampak ujungnya. Penuturan Yudhihari,
“Perjalanan kasus penuh dengan inkonsistensi putusan, bahkan ada dugaan kuat, mafia hukum ikut bermain di baliknya. Hukum ‘dijungkir-balikkan’. Salah bisa jadi benar, dan sebaliknya”, Yudhi mengeluh.

Menurut Yudhi, Hakim bisa langgar SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) seenak sendiri. SEMA No. 10 Tahun 2020 yang jelas menyatakan pemilik tanah adalah nama dalam sertifikat, bisa diabaikan oleh hakim. Belum lagi berbagai Yurisprudensi sejenis.
_“Dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 ‘huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, poin 2b’ disebutkan, Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaran atas obyek jual beli selama dalam akta jual beli tersebut disebutkan sebagai bukti pelunasan”,_ jelas Yudhi. Dilanjutkan,
_“di poin 4 disebutkan, dalam penggunaan pinjam nama (nominee arrangement), pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/asset pihak lain”. “Namun faktanya Hakim bisa memutus dengan melawan substansi SEMA ini”,_ jelas Yudhi kesal sambil menunjukkan isi SEMA dimaksud.

Awalnya, 29 Juni 2001, Hendro bersama Leon mendirikan PT Anyar Motor di hadapan Notaris Tirtayanti. Dalam kurun waktu PT berdiri, Hendro membeli tujuh bidang tanah dengan akta jual beli sah, hingga terbit sertifikat hak milik (SHM) atas namanya sendiri. Namun menurut Hendro, pada tahun 2004, PT dibubarkan oleh Leon dan diubah menjadi CV, tanpa melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang seharusnya wajib. Dalam CV, hanya ada nama Leon. Bahkan tanah milik Hendro kemudian diklaim Leon sebagai aset CV, dengan dalih, Hendro hanya dipinjam namanya.

Leon menggugat di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Perjalanan hukum pun berliku. PN Surabaya (2018) dan PT (Pengadilan Tinggi) Jatim di Surabaya (2019) memenangkan Leon. Kasasi di MA (Mahkamah Agung)/2020, justru berpihak kepada Hendro, menyatakan gugatan Leon tidak dapat diterima. Namun, PK (Peninjauan Kembali) 2023 dan 2024, kembali memenangkan Leon, hingga PN Mojokerto dan PN Surabaya melakukan eksekusi terhadap tanah Hendro pada 12 Juni 2024.

Tak berhenti di situ, Hendro melawan eksekusi. PN Mojokerto (2024) menolak bantahannya, tetapi PT Surabaya (2025) menyatakan eksekusi tersebut tidak sah dan mengembalikan posisi tanah sebagai milik Hendro. Kini, Leon kembali mengajukan kasasi ke MA dan masih menunggu putusan.

Di sisi lain, upaya Hendro mencari keadilan lewat jalur pidana juga tak kalah berliku. Laporannya ke Polda Jatim (2017) dan Polres Jombang (2024) terkait dugaan pemalsuan akta serta keterangan palsu, keduanya kandas dengan alasan “tidak ada peristiwa pidana”. Padahal, menurut Yudhi, Saksi Kunci Utama, Notaris Mayuni Sifyan Hadi yang membuat akta pembubaran PT tanpa RUPS dan telah diputus bersalah oleh MPN (Majelis Pengawas Notaris) pun, tak pernah diperiksa.

Menanggapi hal itu Ketua Umum PJI menyatakan keprihatinan mendalam.
_“Kalau yang diceritakan benar dan seperti saya baca berkasnya, ini bukan sekadar sengketa tanah, tapi menyangkut marwah peradilan. SEMA No. 10 Tahun 2020 jelas menyatakan pemilik tanah adalah nama dalam sertifikat. Bagaimana mungkin bisa diabaikan oleh hakim? Jika pedoman Mahkamah Agung sendiri tidak dihormati, ke mana lagi rakyat mencari kepastian hukum?”_ tegas Hartanto.

Menurut Hartanto, kasus Hendro potret nyata lemahnya penegakan hukum bila mafia hukum dibiarkan bercokol.
_“Saya tidak hanya membela anggota saya, tapi juga memperjuangkan hak rakyat kecil demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika hakim sendiri bisa melawan sumber Hukum yang berlaku, maka jelas mafia hukum masih bercokol. Negara tidak boleh membiarkan ketimpangan ini!”,_ jelas Tokoh Pers Nasional itu.

Hartanto menilai, putusan yang saling bertolak belakang sebagai bukti adanya inkonsistensi dan potensi permainan Mafia Hukum. Karena itu, dirinya mendesak MA, Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial, agar melakukan introspeksi dan menertibkan hakim yang menyimpang dari pedoman serta mengusut indikasi mafia hukum di balik inkonsistensi putusan dan memeriksa hakim-hakim yang putusannya bertolak belakang dengan SEMA maupun sumber Hukum lainnya.

Pemilik Sasana Kick Boxing ‘BKBC’ itu juga mengkritisi penyidik Polri dan mengingatkan Majelis Pengawas Notaris (MPN).
_“Sedangkan Penegak Hukum Polri, kalau benar menghentikan laporan tanpa memeriksa Saksi kunci utama Notaris “Janggo” yang sudah diadili Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan jelas jelas dinyatakan bersalah dan dihukum, agar membuka kembali laporan pidana yang dihentikan. MPN juga agar lebih tegas dan keras menindak Notaris “Janggo” yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadinya sendiri”,_ kritik Wartawan kritis itu.

_“Saya akan surati semua instansi yang berwenang sampai Presiden. Penegakan Hukum dan Keadilan harus mendapat skala prioritas untuk direvolusi”,_ pungkas Pimpinan tertinggi PJI itu.

Lintasoheo.com | Kendari – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Konawe Utara, Hj. Wisra Wastawati Ikbar, S.Tr.Keb, menghadiri ajang Pemilihan Putri Citra Indonesia dan Putra Putri Batik Tenun Sultra & Kebaya Nasional Tahun 2025 yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Minggu (28/9/2025).

Acara bergengsi ini resmi dibuka oleh Ketua Dekranasda Sulawesi Tenggara, Arinta Nila Hapsari, dan turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Staf Ahli TP PKK Sultra Ratna Lada, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sultra Munana Asrun Lio, serta Ketua Argadia Citra Indonesia Provinsi Sultra, Dessy Indah Rachmat.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Wisra Wastawati Ikbar juga dipercaya menyerahkan piala dan penghargaan kepada salah satu peserta yang berhasil meraih juara. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan penuh terhadap para generasi muda Sultra yang berprestasi sekaligus menjaga eksistensi budaya bangsa.

Menariknya, Ketua Dekranasda Konawe Utara tampil anggun dengan balutan kain tenun khas Konasara berwarna pink. Pilihan busana tersebut sekaligus memperkenalkan identitas serta kebanggaan daerah Konawe Utara di panggung provinsi.

Tidak hadir sendiri, Wisra Wastawati didampingi sejumlah pengurus Dekranasda Konawe Utara. Mereka bersama-sama memberikan semangat bagi peserta ajang ini yang tidak hanya mengedepankan sisi kecantikan dan ketampanan, tetapi juga kecerdasan, bakat, serta kecintaan terhadap budaya batik, tenun, dan kebaya nasional.

“Ajang ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan budaya bangsa, sekaligus memperkenalkan kekayaan kain khas daerah ke tingkat nasional,” ujarnya usai acara.

Dengan kehadiran Ketua Dekranasda Konawe Utara, diharapkan semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian budaya, pemberdayaan perajin lokal, serta mendorong promosi kain tenun khas Konasara agar lebih dikenal luas.

Lintasoheo.com | Konut – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dalam rangka itu, Wakil Bupati Konawe Utara memimpin langsung rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD, yang digelar di ruang kerjanya, senin (29/9/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh OPD yang memiliki peran strategis dalam pemungutan PAD, mulai dari sektor pajak daerah, retribusi, hingga pemanfaatan potensi sumber daya daerah lainnya. Kehadiran para pimpinan OPD diharapkan dapat menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan PAD.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa PAD merupakan salah satu instrumen penting untuk membiayai pembangunan daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, setiap OPD dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, serta berkomitmen dalam menggali potensi daerah yang ada.

“Optimalisasi PAD harus dilakukan secara terukur dan transparan. Semua potensi yang ada harus bisa dimanfaatkan dengan baik, tentu dengan tetap mengedepankan aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Wakil Bupati.

Selain itu, rapat juga membahas kendala-kendala yang selama ini dihadapi dalam pemungutan PAD, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sistem pemungutan, hingga perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai solusi pun diusulkan, mulai dari digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, peningkatan pengawasan, hingga sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menargetkan, melalui langkah-langkah strategis yang disepakati dalam rapat tersebut, penerimaan PAD tahun berjalan dapat meningkat signifikan dan mampu menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, Pemkab Konawe Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

Lintasoheo.com | Konut – PT Kembar Emas Sultra (KES) SK 321 kembali menunjukkan komitmennya dalam Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), khususnya di sektor pendidikan. Jumat (27/09/2025), perusahaan merealisasikan bantuan pembangunan pagar pengaman untuk SDN 06 Landawe.

Pagar sekolah ini hadir sebagai solusi atas keterbatasan anggaran yang selama ini menjadi kendala. Keberadaan pagar dinilai penting untuk menjaga kebersihan, kerapian, sekaligus mencegah masuknya hewan ternak ke lingkungan belajar-mengajar.

Kepala Teknik Tambang (KTT) PT KES SK 321, Yuris Wirawan, S.T., menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap pendidikan di wilayah operasional.

“Kami berharap bantuan ini membawa manfaat besar bagi sekolah. Ke depan, PT KES SK 321 akan terus berkontribusi melalui program-program PPM Pendidikan lanjutan,” ujarnya.

Apresiasi datang dari pihak sekolah. Kepala SDN 06 Landawe, Made Medana, S.Pd., menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan perusahaan.

“Alhamdulillah, permintaan pembuatan pagar sekolah kami sudah terealisasi. Terima kasih kepada manajemen PT KES SK 321 yang merespons cepat kebutuhan kami,” ungkapnya.

Ia juga berharap perhatian serupa dapat terus berlanjut, sekaligus menginspirasi perusahaan lain di lingkar tambang untuk turut mendukung dunia pendidikan.

Realisasi pembangunan pagar ini berawal dari kunjungan tim eksternal PT KES SK 321 ke SDN 06 Landawe. Dari hasil diskusi bersama pihak sekolah, disepakati bahwa pembangunan pagar menjadi prioritas utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, bersih, dan kondusif.

Lintasoheo.com | Kendari – Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, memimpin langsung Rapat Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Abrasi dan Gelombang Pasang Kabupaten Konawe Utara yang digelar di Hotel Claro Kendari, Jumat (26/9/2025).

Rapat tersebut menjadi tindak lanjut atas fenomena abrasi pantai yang melanda Desa Laimeo, Kecamatan Sawa, pada 15 September 2025 lalu. Kejadian ini menimbulkan kerusakan di wilayah pesisir, mengancam infrastruktur, dan mengganggu aktivitas warga.

Dalam arahannya, Bupati Ikbar menegaskan bahwa pemerintah daerah harus sigap merespons kondisi darurat yang berpotensi meluas.

“Penetapan status siaga darurat ini penting agar langkah penanganan bisa lebih cepat, terkoordinasi, dan mendapat dukungan lintas sektor. Kita tidak boleh menunggu situasi semakin parah baru bertindak,” ujarnya.

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala OPD terkait, unsur TNI-Polri, BPBD, serta perwakilan lembaga kemanusiaan. Selain membahas dampak abrasi di Desa Laimeo, forum ini juga memetakan potensi ancaman gelombang pasang di sejumlah titik pesisir Konawe Utara.

Beberapa keputusan penting yang dihasilkan antara lain:

Penetapan status siaga darurat selama 14 hari ke depan dengan opsi perpanjangan sesuai perkembangan di lapangan.

Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat pesisir untuk kesiapsiagaan bencana.

Penyediaan bantuan darurat berupa logistik, kebutuhan dasar, serta hunian sementara bagi warga terdampak.

Rencana rehabilitasi jangka menengah seperti pembangunan tanggul penahan ombak dan relokasi permukiman di zona rawan abrasi.

Bupati Ikbar juga menginstruksikan BPBD dan OPD teknis lainnya untuk segera menurunkan tim ke lapangan guna melakukan asesmen cepat.
“Kita harus pastikan masyarakat di pesisir merasa terlindungi dan mendapat bantuan segera. Pemerintah hadir untuk memberikan rasa aman,” tambahnya.

Dengan penetapan status siaga darurat ini, pemerintah berharap penanganan bencana abrasi dan gelombang pasang di Konawe Utara bisa lebih terstruktur, sekaligus menjadi langkah antisipasi agar dampaknya tidak semakin meluas.

Lintasoheo.com | Konut – Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, resmi membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berlangsung di balai kantor camat Lasolo, Kelurahan Tinobu, Kecamatan Lasolo, Rabu (24/9/2025).

Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan. Program tersebut digelar sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus mengendalikan inflasi di daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Ikbar menyampaikan bahwa program GPM merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menghadapi gejolak harga bahan pokok.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Harapan kami, program ini bisa membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menekan laju inflasi di Konawe Utara,” ungkapnya.

Pada pelaksanaan GPM kali ini, sejumlah kebutuhan pokok tersedia dengan harga di bawah pasaran, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, tepung terigu, cabai, bawang merah, hingga aneka sayuran segar. Kehadiran program ini pun disambut antusias oleh masyarakat Lasolo yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah.

Bupati Ikbar menambahkan, kegiatan serupa diharapkan dapat terus digelar secara berkesinambungan dan menjangkau seluruh kecamatan di Konawe Utara.

Lintasoheo.com | Konamut – Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, S.H., M.H., didampingi Wakil Bupati, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka mengoptimalkan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rabu (24/9/2025).

Rakor yang berlangsung di Ruang Wakil Bupati tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd., para Asisten/Staf Ahli, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam arahannya, Bupati Ikbar menekankan pentingnya sinergi antar-OPD untuk memaksimalkan potensi PAD yang ada di berbagai sektor. Menurutnya, peningkatan PAD tidak hanya soal angka, tetapi juga menjadi ukuran kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan.

“Optimalisasi PAD merupakan tanggung jawab bersama. Dengan tata kelola yang baik dan kolaborasi lintas sektor, kita bisa meningkatkan penerimaan daerah tanpa memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga meminta setiap OPD agar lebih inovatif dalam menggali potensi sumber pendapatan sesuai kewenangan, sekaligus memperkuat sistem pengawasan agar proses pemungutan PAD lebih transparan dan akuntabel.

Rakor ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk memperkuat fondasi fiskal daerah, sehingga program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.

Lintasoheo. com | Ngapainia – PT Makmur Lestari Primatama (MLP) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat lingkar tambang. Melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan, perusahaan menyalurkan bantuan sarana dan prasarana kesehatan untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Ngapainia, Kamis (25/09/2025).

Superintendent External PT MLP, Arifin Lahay, menegaskan bahwa kontribusi tersebut merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan.

“Kami percaya masyarakat yang sehat adalah fondasi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, melalui program PPM, kami konsisten melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah program kesehatan yang telah dilaksanakan PT MLP meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian makanan tambahan bagi balita, sosialisasi pencegahan stunting, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, hingga dukungan sarana dan prasarana layanan kesehatan.

Bantuan ini disambut baik oleh tenaga kesehatan setempat. Bidan Desa Ngapainia, Ninir Delfia, S.Tr.Keb., menyampaikan apresiasinya.

“Bantuan fasilitas kesehatan dari PT MLP ini sangat positif. Ini menjamin hak dasar masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, bahkan di daerah terpencil,” kata Ninir.

Ia menambahkan, PT MLP termasuk perusahaan yang aktif mendukung program kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Langkikima pesisir.

“Sebagai petugas yang melayani masyarakat lingkar tambang, kami merasa sangat terbantu. Bantuan ini memastikan masyarakat kami tetap bisa mengakses layanan kesehatan,” lanjutnya.

Di akhir acara, Ninir menyampaikan rasa terima kasih kepada perusahaan.

“Terima kasih banyak PT MLP, terima kasih Pak Nikel,” pungkasnya haru, merujuk pada julukan akrab untuk industri pertambangan nikel di wilayah tersebut.

 

 

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.