Lintas Oheo.com

Lintasoheo.com | Konut – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara menggelar Apel Gabungan yang dirangkaikan dengan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di halaman Kantor Bupati, Senin (22/9/2025).

Apel dipimpin langsung Bupati Konawe Utara H. Ikbar, S.H., M.H., didampingi Wakil Bupati H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., serta dihadiri jajaran Forkopimda, para kepala OPD, ASN, dan peserta pelantikan PPPK.

Sebanyak 885 ASN PPPK resmi diangkat melalui pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan SK oleh Bupati Ikbar. Dengan tambahan tersebut, jumlah total ASN PPPK di Konawe Utara kini mencapai 2.394 orang.

Dalam sambutannya, Bupati Ikbar menegaskan kontrak kerja ASN PPPK tahun ini hanya berlaku satu tahun, merujuk pada PP Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen PPPK. Kebijakan itu, kata dia, bertujuan untuk mengevaluasi kinerja secara berkala.

“Kenapa saya memberikan kontrak 1 tahun, agar kinerja para ASN PPPK ini dapat kita evaluasi tiap tahunnya. Ketika ada yang tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka kita akan hentikan kontraknya,” tegas Ikbar.

Selain itu, Pemda Konawe Utara juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ASN melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Diharapkan, kebijakan ini mampu memotivasi para aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bupati Ikbar berpesan agar ASN PPPK yang baru dilantik menjaga integritas, loyalitas, dan bekerja penuh tanggung jawab demi membangun daerah.

“Selamat bertugas, jadikan pengabdian ini sebagai jalan meraih keberkahan hidup serta membangun Konawe Utara yang semakin sejahtera,” ujarnya.

Lintasoheo.com | Langgikima – PT Kembar Emas Sultra (KES) SK 321 bersama PT Makmur Lestari Primatama (MLP) memberikan dukungan pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Pesantren Nurul Bustan NW Langgikima, Minggu (21/9/2025). Kegiatan ini dihadiri ratusan masyarakat yang bersama-sama mengenang keteladanan Rasulullah SAW.

Sebelum puncak acara, para santri telah mengikuti beragam lomba Islami, mulai dari adzan, hafalan satu juz Al-Qur’an, karaoke Islami, pidato, cerdas cermat, hingga hias male. Pada puncaknya, para juara diumumkan dan mendapatkan apresiasi serta hadiah.

Superintendent External PT MLP, Arifin Lahay, menyebut kontribusi perusahaan ini sebagai wujud implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang keagamaan. “Kami berharap dukungan ini bisa memotivasi para santri agar semakin semangat menuntut ilmu dan meraih prestasi membanggakan,” ujarnya.

Sementara itu, KTT PT KES SK 321, Yuris Wirawan, menekankan pentingnya menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum memperkuat keteladanan Rasulullah. “Harapan kami, santriwan-santriwati dan generasi muda menjadikan Rasulullah sebagai pedoman hidup sekaligus penerang di masyarakat,” katanya.

Apresiasi juga disampaikan Sutardi, Pimpinan Daerah NW Konut sekaligus Ketua Yayasan Nadlatul Wathan Langgikima. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan kedua perusahaan sehingga acara dapat berlangsung sukses.

Mengusung tema “Semoga Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Membawa Anugerah Kebahagiaan dan Keberkahan Hidup bagi Kita Hari Ini dan Yaumul Qiyamah Kelak,” kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi positif antara dunia industri dan komunitas, khususnya dalam mendukung pendidikan dan keagamaan di wilayah Langgikima.

Lintasoheo.com | Konut  – Musyawarah Cabang (Muscab) IV Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Konawe Utara resmi digelar di Aula Hotel Oheo, Rabu (17/9/2025). Acara dibuka oleh Wakil Bupati Konut, H. Abuhaera, S.Sos., M.Si yang hadir mewakili Bupati Konut, Ikbar, S.H., M.H.

Mengusung tema “Satukan Langkah Dengan Transformasi Kesehatan Untuk Penguatan Pelayanan Kebidanan Melalui Asuhan Kebidanan Berkesinambungan Dengan Berbasis Bukti”, Muscab ini menegaskan pentingnya peran bidan dalam mendukung transformasi layanan kesehatan nasional.

Acara turut dihadiri Ketua DPRD Konut Herman Sewani, S.H., unsur Forkopimda, staf ahli Bupati, para asisten, kepala OPD, direktur RSUD, hingga tokoh masyarakat. Sebanyak 414 bidan dari rumah sakit, puskesmas, dan klinik swasta di seluruh wilayah Konawe Utara hadir, menunjukkan komitmen untuk memperkuat organisasi profesi.

Agenda utama Muscab meliputi pembahasan perubahan AD/ART IBI hasil kongres, penyusunan program kerja, serta pemilihan pengurus baru periode 2025–2030. Tercatat delapan calon ketua bersaing memperebutkan dukungan, dengan 17 suara ranting sebagai penentu kepemimpinan.

Ketua Panitia, Bidan Nurhayati, SST., M.Kes, menegaskan forum ini juga menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, meningkatkan solidaritas, memperkuat kompetensi, sekaligus memperkokoh peran IBI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan kebidanan di daerah.

Wakil Bupati Abuhaera dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh bidan yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, bidan berperan penting dalam menekan angka kematian ibu melahirkan dan bayi.

> “Bidan bukan hanya pelaksana teknis, tetapi bagian penting dari sistem kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mendukung setiap langkah IBI dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di Konawe Utara,” tegasnya.

Ia berharap pengurus baru yang terpilih dapat membawa IBI Konut lebih solid, profesional, dan adaptif menghadapi tantangan zaman.

Muscab IV IBI Konawe Utara menjadi momentum konsolidasi dan pembaruan visi organisasi. Hasil forum ini akan menjadi fondasi penting bagi pengurus baru dalam menyusun program kerja lima tahun ke depan, sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global di bidang kesehatan ibu serta anak.

LintasOheo.Com | Konut – Pengumuman hasil seleksi PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Konawe Utara yang semestinya memberi harapan, justru menimbulkan polemik dan kekecewaan. Proses yang diharapkan adil malah menyisakan pertanyaan besar soal integritas dan transparansi.

Banyak honorer yang telah mengabdi puluhan tahun dengan nilai kompetensi tinggi justru gagal, sementara ada nama yang tak ikut tes tahap 1 dan 2 tiba-tiba muncul di pengumuman. Fenomena ini jelas mencederai prinsip merit system.

Sesuai regulasi, prioritas kelulusan mestinya untuk R3 dan R2 (honorer yang sudah terdata resmi di BKN). Namun yang muncul justru R4. Lebih ironis, ada peserta dengan nilai di atas 400 tidak diluluskan, sementara yang hanya 200-an justru lulus. Fakta ini memperlihatkan ketidakadilan sekaligus dugaan maladministrasi.

Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Konawe Utara. Ashari mengatakan nahwa, Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Konawe Utara (Konut) diduga sarat dengan praktik permainan. Dengan kuota terbatas yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebut-sebut merekrut Pegawai Harian Lepas (PHL) yang notabene masih memiliki hubungan keluarga.

Padahal, sebelum pengumuman kelulusan PPPK tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Utara telah mengeluarkan aturan tegas. Dalam pengumuman itu disebutkan bahwa setiap PHL yang memiliki SK di OPD wajib menyetor kartu peserta tes atau nomor ujian. Peringatan tersebut menegaskan, bagi yang tidak menyetor dianggap mengundurkan diri dari proses seleksi.

Namun, aturan tersebut dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dugaan praktik pilih kasih dalam rekrutmen PPPK semakin menguat, karena banyak PHL non-keluarga pejabat justru tereliminasi, sementara mereka yang memiliki kedekatan atau hubungan kekeluargaan dengan Kepala OPD lebih diprioritaskan.

Lanjut kata Dia, Ashari. Bahkan beredar informasi bahwa ada honorer yang digugurkan karena pilihan politik berbeda pada Pilkada lalu. Jika benar, ini bukan sekadar cacat prosedural, melainkan cacat moral—birokrasi dijadikan alat balas dendam politik.

Situasi ini merugikan honorer, pilar pelayanan publik yang selama ini bekerja tanpa kepastian status. Ketidakadilan rekrutmen akan mengikis semangat pengabdian sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dari perspektif hukum, praktik ini berpotensi melanggar asas merit system ASN, masuk ranah maladministrasi, bahkan bisa dikategorikan tindak pidana bila terbukti ada transaksi titipan. Dari sisi HAM, diskriminasi jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan.

Lebih lanjut Ahari menegaskan, ada beberapa langkah mendesak yang harus ditempuh:

1. Audit independen terhadap seluruh proses seleksi.

2. Publikasi terbuka nilai dan peringkat peserta.

3. Evaluasi ulang hasil pengumuman.

4. Pengawasan ketat dari Ombudsman RI dan Komisi ASN.

Untuk jangka panjang, Pemda Konawe Utara wajib melakukan reformasi sistemik: membangun database honorer yang valid, transparan, serta memastikan rekrutmen bebas intervensi politik.

“Kami mendesak Sekda dan BKD Konawe Utara memberi klarifikasi resmi, membuka data secara jujur, serta mengoreksi hasil yang cacat prosedur. Honorer bukan tenaga tambahan semata, melainkan penopang utama jalannya pemerintahan. Mengabaikan mereka sama dengan meruntuhkan sendi-sendi negara,”tutup Ashari.

LintasOheo.com | Molore — Sejumlah perusahaan di Molore bersinergi memperbaiki jembatan rusak yang menjadi akses utama masyarakat. Langkah ini bukan hanya mempermudah mobilitas karyawan, tetapi juga kembali melancarkan roda ekonomi dan aktivitas sosial warga.

Perusahaan yang terlibat antara lain PT Makmur Lestari Primatama (MLP) bersama kontraktor mitranya Putra Perkasa Abadi (PPA) dan PT Natural Persada Mandiri (NPM), PT Kembar Emas Sultra SK 321, serta perusahaan kelapa sawit PT Damai Jaya Lestari (DJL).

Kondisi jembatan sebelumnya rusak parah sehingga membahayakan pengguna jalan dan rawan kecelakaan. Kini, setelah perbaikan, jalur vital tersebut kembali aman dan nyaman dilalui.

Superintendent Eksternal PT MLP, Arifin Lahay, menjelaskan bahwa perbaikan ini merupakan bagian dari program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang infrastruktur. “Ini bukti nyata dunia usaha memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut membangun daerah,” ujarnya.

Manfaat langsung dirasakan masyarakat. Ahmad, seorang pengemudi, mengaku lega. “Jalannya jadi lebih bagus. Dulu saya khawatir melintas, sekarang lebih aman dan nyaman,” katanya.

Section Head HCGA PT PPA, Rafiq Luthfan, menambahkan bahwa kolaborasi ini adalah bentuk nyata sinergi antarperusahaan. Hal senada disampaikan PJO PT NPM, Putu, dan Asisten PT DJL, Irianto, yang menegaskan pentingnya akses jalan ini bagi masyarakat maupun pekerja.

Sementara itu, KTT KES SK 321, Yuris Wirawan, berharap kerja sama ini menjadi contoh positif kontribusi sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan. “Semangat gotong royong ini semoga memberi manfaat besar bagi semua pengguna jalan,” tutupnya.